KPK Paksakan Sidang Harun Masiku In Absetia, Aparat Hukum Kehabisan Cara?

0
harun masikuu

PolitikToday – Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra, angkat bicara terkait keputusan KPK yang tetap melanjutkan kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pasalnya tersangka Harun Masiku masih berstatus buron. Sehingga persidangan nanti akan digelar in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Azmi mengakui bahwa persidangan secara in absentia tersebut diatur dalam KUHAP dan UU Tipikor. Namun dengan syarat peristiwa yang disidangkan sudah mendapat titik terang.

“Persidangan in absetia ini menimbulkan tanda tanya, jika belum terang peristiwanya, KPK terkesan limpahkan perkara, ini sama artinya aparat penegak hukum negara dikalahkan, intelijen negara gagal, tidak dapat mengungkap pelaku dan motif kejahatan,” tegas Azmi via keterangan tertulis, Senin (9/3/2020).

Menurut Azmi, keputusan ini mengesankan hanya mengalihkan beban tanggung jawab KPK dalam mengurai detail motif dan menangkap para pelaku.

Azmi juga menilai keputusan ini makin menunjukkan internal KPK lemah, kehilangan kekuatan, bahkan tak memiliki nyali untuk mengungkap kasus yang menyeret salah satu politisi PDIP itu.

“Karena perkara ini diketahui dilakukan oleh orang pada saat ia berada di area kekuasaan. Diduga, sepertinya para penegak hukum kehabisan cara dan energi untuk berhadapan dengan orang tertentu yang rentan melindungi kepentingan tertentu,” kritiknya.

Dengan tetap digelarnya sidang tanpa kehadiran Harun Masiku, Azmi melihat ada ketidakseriusan KPK dalam menyelesaikan kasus tersebut.

“Padahal dengan menangkap dan mendapat keterangan Harun Masiku dan Nurhadi sangat penting guna mengurai kejelasan peristiwa yang sebenarnya,” pungkasnya.

(rt)

Baca juga  Rapor Merah KPK dari Lembaga Survei Tanah Air

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here