KPK Tutup Kasus Kepala Daerah, Ahok dan Azwar Anas Muncul Jadi Kandidat Pemimpin IKN Baru

0
ibu kota baru

Pada pertengahan Februari 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan menutup 36 kasus. Keputusan KPK ini mendapat pertentangan dari banyak pihak. Mulai dari akademisi, praktisi, maupun publik secara umumnya. Salah satu kasus yang ditutup oleh lembaga anti rasuah ini adalah kasus-kasus dugaan korupsi oleh kepala daerah.

Seperti yang diketahui, dalam rentang 2014-2019, bisa dikatakan partai penguasa, PDIP menjadi partai yang paling banyak menyodorkan kepala daerah yang dirompi kuningkan. Dari data yang dihimpun, setidaknya ada 10 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dari PDIP, seperti Bupati Ngada Marianus Sae, mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, mantan Bupati Purbalingga Tasdi, natan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mantan Bupati Buton Selatan Agus Deisal Hidayat, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Selain itu, ada juga nama Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang terkena kasus dugaan suap sebesar Rp 298 juta terkait jual beli jabatan di pemerintahannya pada Oktober 2017. Lalu ada mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap, yang diduga terkena suap terkait proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang diduga menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meski tiga perusahaan yang diterbitkan belum melengkapi persyaratan yang seharusnya.

Dengan banjir bandangnya kepala daerah dari PDIP yang terjerat kasus ‘korupsi’, dan kini KPK menutup 36 kasus yang mana diantaranya menutup kasus dugaan korupsi kepala daerah, spekulasi-spekulasi opini publik pun berkembang. Pertama, beberapa pihak menganggap, penghapusan kasus dugaan korupsi kepala daerah merupakan langkah selamat PDIP menjelang Pemilu 2024. Kedua, bahkan ada opini yang berkembang, bahwa penghapusan dugaan kasus kepala daerah guna memudahkan PDIP mengusung kandidatnya untuk menguasai ibu kota negara (IKN) baru.

Baca juga  Pimpinan KPK Bertemu Dengan Pimpinan DPR, PKS: Tak Pantas

Tanpa mengkebelakangkan opini pertama, tapi opini publik yang kedua seolah terkonfirmasi dari pernyataan penguasa. Dua dari empat nama kandidat Kepala Otorita IKN baru merupakan kader PDIP yang sempat menjadi kepala daerah. Dua nama itu adalah Azwar Anas  Bupati Banyuwangi dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Ajaibnya, dua kader PDIP ini pernah ‘bersinggungan’ dengan KPK. Misalnya Azwar Anas, beberapa kali dilaporkan ke KPK karena diduga menyalahgunakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 senilai hampir Rp 6 Miliar. Dugaan korupsi Azwar Anas ini dilaporkan oleh dua organisasi, yaitu LSM Banyuwangi dan Lembaga Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (Lappan).

Sementara itu, Ahok juga pernah dilaporkan dengan enam dugaan kasus korupsi. Pertama, dugaan korupsi soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berpotensi merugikan negra sebesar Rp 591 Miliar. Kedua, kasus Taman BMW yang diduga merugikan negara hingga puluhan miliar. Ketiga, Lahan Cengkareng Barat yang diklaim berpotensi merugikan negara sebesar Rp 668 miliar.

Selanjutnya, keempat, Ahok diduga terlibat pada pemberian dana CSR melalui Ahok Centre. Kelima, korupsi Ahok saat sebelum dan sesudah menjadi Bupati Belitung Timur yang diantaranya adalah kasus pengadaan/anggaran ganda pada revitalisasi muara di Beltim, dan kasus penambangan Kaolin dan Pasir Kuarsa secara ilegal di Hutan Lindung Gunung Noya. Keenam, KKN Ahok dalam kasus Reklamasi.

Penutupan kasus oleh KPK benar-benar harus menjadi perhatian bersama. Apakah itu melalui mekanisme pengawasan lembaga legislatif, aktivis anti korupsi, pegiat anti korupsi maupun publik secara umumnya. Jangan sampai KPK dijadikan alat penguasa, membenarkan yang salah dan mempolitisasi kasus bagi yang berseberangan dengan pemerintah.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

Baca juga  KPK Periksa Hasto Kristiyanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here