Lempar Tanggung Jawab Penanganan Virus Corona ke Daerah, Presiden Indonesia Masih ada?

0
jokowi-terawan-corona-4

Setelah Menhub Budi Karya positif terjangkit virus corona, dan jumlah penderita Covid-19 di tanah air melonjak menjadi 117 orang, Presiden Jokowi langsung “nyungsep”. Tidak ada lagi kesombongan “corona itu kayak flu biasa” atau “tingkat kematian corona rendah, cuma 4%.”

Hal lain yang membuat saya sakit perut adalah kesombongan Jokowi atas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo. Jokowi menepuk dada bahwa gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi.

Karena itu Jokowi meminta masyarakat untuk tenang. Masyarakat dihimbau untuk sementara waktu menahan diri keluar rumah. Kalau bisa semua aktivitas dilakukan di rumah.

Pandangan saya? Pemerintah macam apa ini? Pemerintah Jokowi sudah amat terlambat dalam menyikapi virus corona. Sudah telat, masih sombong juga.

Pemerintah harus belajar dari Cina. Pemerintah negeri tirai bambu itu menghabiskan puluhan ribu trilyun untuk dengan cepat (setelah awalnya juga berusaha menutupi) menangani Covid-19. Bahkan dengan menutup Wuhan, di China sendiri angkanya sampai 80 ribuan kasus.

Korea Selatan juga begitu. Setelah tahu pasien ke-31 akan menjadi superspreader, mereka bangun banyak laboratorium dengan cepat, menyiapkan alat tes dan melakukan tes 12.000/hari. Hasilnya, ditemukan 8.162 pasien dengan tingkat kematian tak sampai 1%. Korsel adalah contoh negara yang lebih baik menemukan orang dengan virus ketimbang menunggu pasien sudah parah.

Kenapa ini harus dilakukan? Karena Covid-19 bukan flu biasa. Virus ini bisa bertahan di tubuh manusia maksimal lima pekan. Normalnya dua pekan. Jadi, meskipun kita tidak merasa sakit, tidak ada gejala apapun, bisa saja virus corona itu ada di dalam tubuh kita. Virus itu menunggu kita bertemu orang tua yang sudah renta, orang dengan penyakit bawaan, dan orang yang kekebalan tubuhnya lemah. Kita menjadi si carrier. Kita menjadi si pembawa. Kita membantu virus corona mencari korban-korbanya.

Baca juga  Oligarki Politik Jilid Kedua Rezim Jokowi, Pengamat: Semakin Terlihat

Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Sebelumnya Jokowi ngotot kalau tingkat kematian virus corona rendah, cuma 4%. Menkes Terawan menyebut virus corona bisa sembuh sendiri disambung dengan mendapuk ABK WNI World Dream duta imunitas Corona. Herannya, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang konsen dengan virus corona justru dianggap menakut-nakuti publik.

Sekarang dengan gampangnya Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BPNP. Padahal, dalam kondisi pandemik begini, kebijakan mestinya satu pintu dan terkoordinasi. Kebijakan yang berbeda-beda bukan hanya tidak efektif, tetapi berisiko membuat penyebaran semakin luas.Jadi mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Dan kebijakan ini hanya bisa lahir melalui Komite Nasional Penanggulangan Virus Corona versi seperti yang dilakukan Presiden SBY ketika menyikapi wabah flu burung.

Kalau begini caranya, saya melihat Jokowi seperti mau lepas tanggungjawab. Jokowi mau melemparkan masalah ke daerah. Padahal mestinya Jokowi sebagai pemilik otoritas tertinggi pemerintahan langsung menyampaikan kebijakannya secara nasional.

Dengan cara ini, Indonesia benar-benar sedang terpuruk. Sudah dihantam virus corona, presiden pun mau lepas tanggungjawab.

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here