MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Jadi Bukti Rezim Jokowi Memang Ugal-Ugalan

0
mahfud-md-dan-jokowi

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dampaknya, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan batal naik.

Menurut MA, Perpres itu bertentangan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di antaranya ketentuan pada UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan yang lainnya.

Keputusan ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi patut dilabeli sebagai rezim ugal-ugalan. Disebut ugal-ugalan karena Perpres itu mengabaikan prosedur pembentukan (formal) dan materi muatan (materiil) yang perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undang. Dan semua ini dilakukan semata-mata demi mengejar fulus.

Tentu perjuangan ini belum selesai. Di depan mata kita sudah meluncur omnibus law—empat RUU yang juga produk ugal-ugalan. Tentu saja ini tidak sekadar kedunguan alasan “salah ketik” bahwa pemerintah bisa mengubah Undang-undang melalui peraturan pemerintah sebagaimana yang termaktub dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Juga kebodohan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kewenangan Presiden mencabut peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Perpres yang sejatinya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak! Masalah Omnibus Law jauh lebih besar dari ini.

Persoalan utama omnibus law adalah ugal-ugalan tadi. Bahwa di dalam omnibus law kentara pelanggaran pemerintah terhadap ketentuan pembentukan undang-undang. Tidak satu pasal atau lampiran apa pun di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi omnibus law.

Jadi, jika pemerintah dan DPR memaksakan omnibus law artinya keduanya tidak taat pada ketentuan undang-undang yang dibuatnya sendiri. Makin kacau kan?

Kekeliruan Perpres BPJS dan omnibus law makin makin memalukan menimbang di pemerintah sesungguhnya banyak pakar hukum. Padahal di pemerintah ada Menko Polkam Mahfud MD yang jebolaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Juga Menkumham Yasonna Laoly yang professor hukum. Jadi sebenarnya mereka ini ngapain saja? Kok peraturan sepenting BPJS dan omnibus law bisa ugal-ugalan begini?

Baca juga  Jokowi Imbau Kerja & Ibadah di Rumah, Pemda Diizinkan Tentukan Status Daerah Terkait Corona

Gara-gara mereka Presiden Jokowi terus menerus dipermalukan. Kalau benar sebentar lagi ada perombakan kabinet, saya usul supaya Mahfud MD dan Yasonna Laoly dibuang saja. Lebih baik begitu ketimbang memberi tempat pada sosok-sosok yang tidak becus.

Last but not least, pembatalan pasal kenaikan iuaran dalam Perpres BPJS jadi simbol bahwa kebijakan pemerintah itu bukan harga mati. Kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat bisa diubah jika publik berkehendak.

Karena itu masih terbentang harapan untuk menggagalkan omnibus law selama rakyat masu berjuang. pasti ada cara.

Panjang umur perjuangan!

Oleh: Maya Andrayani, aktivis media sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here