Mahasiswa dan Buruh di Daerah, Lebih “Rasional” Menyikapi RUU Omnibus Law

0
Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD

Politik Today – Fenomena sosial dalam kontek kekinian, dimana RUU Omnibus Law telah menimbulkan gejolak aspirasi di daerah-daerah. Gejolak aspirasi itu dimunculkan oleh kalangan buruh dan mahasiswa.

Sebelumnya, dilansir dari tirto.id, Menkopolhukam Mahfud MD menyikapi persoalan RUU Omnibus Law. Menurut Mahfud, ada tiga tipe penolakan RUU Omnibus Law, dan salah satunya bersifat politis.”Tidak setuju dan tidak mau tahu juga. Pokoknya mau demo saja.” Ungkapan Mahfud secara tertulis 5 Maret 2020.

Bahkan Mahfud MD menantang serikat-serikat buruh, untuk “kongkret.””Pasal Berapa, ayat berapa yang ditolak? Mari kita berdebat kenapa Anda tidak setuju. Kalau ndak benar, kita ubah. Tandasnya. Mahfud MD juga memiliki lima bundle draf tercetak RUU Omnibus Law setebal 1.028 halaman. Draf tersebut sudah dicoret-coret yang menandakan bahwa Mahfud MD telah membaca draf tersebut.

Secara prinsip, untuk memahami hukum, mungkin Mahfud MD sudah sangat “sepuh” sekali. Mahfud MD mengecap banyak bidang, misalnya legislative sebagai anggota DPR pada 2004-2008, yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, dan eksekutif sebagai Menteri Pertahanan pada 2000-2001.

Bahkan Mahfud MD mengatakan, banyak orang yang membahas RUU Omnibus Law itu dari gossip, bukan dari fakta. Misalnya soal pesangon, soal gaji, banyak sekali yang digosipkan termasuk soal tenaga asing.

Maskipun Mahfud MD telah menjelaskan RUU Omnibus Law sedemikian rupa, ternyata penjelasan Mahfud MD itu tidak sampai kepada masyarakat. Dengan arti kata, komunikasi Mahfud MD selaku Menteri Polhukam yang mewakili pemerintah untuk menyikapi RUU Omnibus Law ini tidak berefek apa-apa terhadap masyarakat, terutama bagi buruh dan mahasiswa.

Sementara itu, buruh dan mahasiswa di daerah-daerah terus menuntut kejelasan RUU Omnibus Law ini. Gejolak aspirasi buruh dan mahasiswa mulai dari daerah Ibu Kota Negara Jakarta, Semarang, Jogyakarta dan daerah lainnya.

Baca juga  DPR Tak Sepakat Wacana Wiranto Jerat Penyebar Hoax dengan UU Terorisme

Demo aliansi buruh dan mahasiswa di semarang, aliansi ini menegaskan gerakan mereka murni berdasarkan atas keresahan-keresahan mereka. Bahkan aliansi ini telah berdiskusi dan berdebat panjang sebelum turun kejalan. Artinya, gerakan ini memang tidak bersifat “politik praktis” seperti yang dituduhkan Mahfud MD.

Aliansi ini juga menuntut, draf RUU Omnibus Law tersebut telah rusak. Draft yang dibuat Kadin dan akademisi tidak ada keterlibatan buruh, tentang UU 13 sendiri, padahal itu sudah lumayan baik, harusnya diperbaiki, bukan yang hasilnya ancur.

Sedangkan demo buruh dan mahasiswa di Jogyakarta. Aliansi ini mengancam sebanyak 2 juta orang buruh diklaim akan menggelar aksi mogok kerja massal jika pemerintah tetap memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law.

Fakta gerakan sosial di daerah ini menunjukan bahwa RUU Omnibus Law benar-benar tidak mampu dikomikasikan oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini saja, gerakan buruh dan mahasiswa terus terjadi. Perihal ini menandakan bahwa gerakan buruh dan mahasiswa ini memang dinilai rasional sekali dalam mempertahankan hak-hak mereka.

Untuk buruh dan mahasiswa di daerah-daerah lain yang belum bergerak, bisa jadi mereka belum selesai berdiskusi tentang RUU Omnibus Law. Apabila ternyata RUU Omnibus Law ini tidak cocok, maka daerah tersebut nantinya juga akan turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Pemerintah daerah pun seharus juga terus menanggapi setiap aspirasi yang disampaikan buruh dan mahasiswa, karena pemerintah daerah memiliki hak hukum yang jelas secara institusi untuk meneruskan aspiasi tersebut kepada pemerintah pusat. Sebagai wakil masyarakat di daerah, pemerintah daerah juga harus menyiapkan argumentasi yang kuat, agar aspirasi buruh dan mahasiswa tersampaikan.

 

Dajon Gunawan: Pejuang Demokrasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here