Membungkam Kritik Dengan Online Shaming, Pendukung Penguasa Berlindung di Balik Pasal Karet

0
buzzer politik

Dalam waktu singkat, masyarakat Indonesia yang positif corona meningkat drastis. Dari yang awalnya jumawa sebut Indonesia zero corona, kini terkesan kelabakan melihat corona bisa menembus dinding istana. Dalam kurun waktu dua minggu, jumlah korban positif corona mencapai 117 orang dan 5 orang meninggal.

Penanganan pemerintah pusat juga dinilai oleh publik lamban dan kalah cepat dibandingkan dengan pemerintah daerah. Hal ini yang membuat publik mengkritik pemerintah melalui tagar #IndonesiaButuhPemimpin dan #IndonesianeedLeader. Tapi sayangnya, pemuja penguasa ternyata memberikan respon yang tidak elok dengan melakukan online shaming kepada sejumlah tokoh yang berkicau melalui tagar-tagar tersebut.

Said Didu adalah salah satu tokoh yang menjadi korban online shaming. Kehidupan pribadinya ‘diusik’ dan diperolok-olok oleh akun-akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Tagar khusus kepada Said Didu pun digunakan untuk menutup rapat mulut Said Didu yang kerap mengkritik pemerintah.

Kejadian yang dialami Said Didu mengingatkan saya kepada pesan seorang teman tempo hari. Dia mengungkapkan, hal yang paling tidak menyenangkan ketika kita mengkritisi pemerintah hari ini adalah dibukanya data pribadi kita ke publik. Tidak hanya tentang siapa kita, tapi juga siapa keluarga, anak, bahkan file-file pribadi kita.

Kebebasan berekspresi memang menjadi selebrasi dunia virtual beberapa dekade belakangan. Akan tetapi, kebebasan berekspresi tidak berisi tunggal. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya selalu mengiringi, salah satunya adalah online shaming tersebut.

Online shaming didefenisikan sebagai kejadian di mana seseorang disasar dan diserang oleh pengguna internet lain dan lazimnya di media sosial. Online shaming timbul akibat ucapan-ucapan, tindakan, atau gambar yang pernah diunggah si korban. Lebih jauh lagi, online shaming merupakan salah satu bentuk perundungan di dunia digital yang bisa berdampak signifikan di kemudian hari.

Baca juga  Pengamat Menilai Partai Demokrat Tetap di Oposisi Setelah Komando Beralih ke AHY

Online shaming tumbuh subur karena kemungkinan seseorang untuk menyembunyikan identitas aslinya. Hal ini membuatnya merasa tidak bersalah ketika menyudutkan, mencemooh, atau menertawai orang lain yang belum tentu mereka kenal secara langsung. Perasaan tak bersalah inilah yang akhirnya mempengaruhi seseorang untuk menyebarkan material olok-olok seseorang dalam masyarakat digital.

Istilah shaming atau mempermalukan tidak kita temukan payung hukumnya, yang ada itu terminologi penghinaan. Hal ini jugalah yang membuat online shaming tumbuh begitu subur dan sulit dikendalikan. Apalagi, jika akun-akun anonim tersebut dipekerjakan oleh orang-orang politik yang lekat dengan kekuasaan.

Isu kakak pembina, pertemuan istana dengan buzzer dan influenser membuat kekuasaan sulit menepis sumber online shaming yang berasal dari penguasa. Hal yang paling tepat untuk menghilangkan sterotip publik ini adalah dengan cara pemerintah lebih aktif mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat. Bukan justru malah menghindar dan melempar bola serta tanggung jawab dan menyerang pihak yang berseberangan melalui online shaming.

Reza Maryanto, Pegiat Media Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here