Minta Jokowi Jalankan UU Kekarantinaan Kesehatan, DPR & MPR Minta Pemerintah Tak Ubah Tanggung Jawab

0
lockdown

PolitikToday – Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Atas dasar itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah tak mengubah aturan yang mewajibkan pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan ternak yang berada di wilayah karantina selama proses karantina wilayah.

Irwan menduga pemerintah tengah mencoba mengubah aturan tersebut dengan memilih penerbitan Perppu dibandingkan PP untuk menindak lanjuti UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Tampaknya, pemerintah lebih memilih Perppu dibanding PP yang itu artinya ada kemungkinan ketentuan Pasal 55 diubah dan pembiayaan selama karantina wilayah di-sharing dengan daerah,” kata Irwan, Senin (30/3).

Irwan berharap agar pemerintah pusat tak menambah beban pemerintah daerah yang sudah kesulitan dalam menangani peneyebaran virus corona.

“Pemerintah daerah sudah berat dan tertekan dengan penanganan Covid-19 di wilayahnya, jangan sampai terbebani pula dengan pembiayaan karantina wilayah. Daerah juga masih butuh pembangunan,” ujarnya.

Terpisah, hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet akrab disapa, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat bila mengambil kebijakan karantina wilayah.

Ia juga meminta pemerintah segera menuntaskan pembahasan PP terkait karantina wilayah sebagai bentuk kesiapan konkret pemerintah. Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah yang sudah memutuskan karantina wilayah seperti Tegal, Tasikmalaya, Papua, Makassar, dan Ciamis.

“Mendorong pemerintah, apabila karantina wilayah dilakukan maka pemerintah pusat harus menjamin kebutuhan hidup seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam hal kebutuhan sandang, pangan, maupun papan,” kata Bamsoet.

Baca juga  SBY Minta Surat Telegram Polri Ditinjau Kembali

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan tak akan mengambil langkah lockdown. Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah tengah menggodok regulasi yang mengatur karantina di daerah terdampak virus corona. Aturan yang dibuat meliputi peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here