Ngotot Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi Corona, Restorasi Nasdem “Keblinger” Lagi?

    0
    saan mustofa surya paloh

    NasDem bikin kejutan. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR, Saan Mustopa, meminta DPR segera membahas dua omnibus law, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.  Dia menilai pasca pandemi virus corona dibutuhkan pemulihan sektor ekonomi dan sektor lain secara tepat sehingga diperlukan berbagai aturan yang memudahkannya. Salah satunya adalah omnibus law.

    Usulan Nasdem jelas kontraproduktif dengan keinginan publik. Pasalnya, omnibus law yang disusun pemerintah itu telah menuai kontroversi. Penyusunan draft omnibus law terkesan diam-diam, tidak melibatkan publik. Subtansinya amburadul, mulai dari pelanggaran atas peraturan yang lebih tinggi, hingga menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi soal prediksi dampak negatifnya.

    Karena itu pembahasan omnibus law mesti dilaksanakan secara serius tidak boleh sambil lalu. DPRnya serius. Pemerintahnya serius. Publiknya pun mesti serius.

    Nah, masalahnya hari ini Indonesia sedang dilanda pandemi corona. Dan perhatian segenap elemen bangsa sejatinya sedang fokus pada bencana ini. Anggota DPR dan jajaran pemerintah yang setiap hari wira-wiri di atas mobil pribadi relative lebih aman dari terjangan pandemi corona. Tapi bagaimana dengan publik?

    Adanya pembatasan sosial, pembatasan fisik atau ke depannya karantina wilayah akan membatasi ruang gerak publik untuk mengawasi pembahasan omnibus law. Publik kesulitan untuk datang ke DPR guna menyaksikan sidang pembahasan itu. Mungkin ini bisa diakali dengan live streaming sidang pembahasan, tapi maukah DPR melakukannya? Lagipula ongkos live streaming itu mahal. Habis kuota. Tidak semua publik punya modal besar untuk memantengi sidang pembahasan yang akan dilakukan berkali-kali itu.

    Kedua, publik juga kesulitan untuk berunjukrasa. Ingat, ada himbauan jangan berkerumun. Jadi, satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi adalah lewat media sosial. Tapi ini pun punya kelemahan. Media sosial gampang di-takedown. Contohnya hari ini di Twitter banyak sekali yang mengeluhkan tiba-tiba akunnya dibatasi, padahal akun itu adalah akun pribadi bahkan akun resmi organisasi.

    Baca juga  KPAI Angkat Bicara Terkait Cyberbullying yang Dialami Almira Putri AHY

    Membaca kondisi ini, saya curiga, jangan-jangan ini bukan sebatas keyakinan bahwa omnibus law dibutuhkan untuk pemulihan sektor ekonomi pasca pandemi corona. Ini lebih kepada pandemi corona telah membatasi ruang gerak publik sehingga omnibus law lebih gampang digolkan.

    Selain itu, usulan ini juga membuktikan bahwa Fraksi Nasdem kurang sensitif menyikapi situasi Indonesia yang sedang berduka. Seharusnya Fraksi Nasdem fokus pada upaya penanganan pandemic corona. Jangan hanya kepentingan parpol, kepentingan pemerintah dan pengusaha yang dimajukan.

    Fraksi Nasdem, dan DPR pada umumnya, bisa mendesak pemerintah untuk membela para pekerja yang masih menjalankan roda ekonomi di tengah pandemi corona. Salah satunya dengan meliburkan para buruh dan memastikan upah serta THR mereka dibayar penuh.

    Mereka juga bisa mendesak pemerintah untuk mengendalikan nilai tukar rupiah, memudahkan impor bahan baku, bantuan dana untuk pekerja yang dirumahkan, memberi insentif kepada industri terdampak corona, dan menurunkan harga BBM serta gas untuk keperluan industri.

    Masih banyak yang bisa dilakukan Fraksi Nasdem dalam situasi huru-hara begini. Bukan cari muka dengan strategi “keblinger” dengan memajukan omnibus law

    Oleh: Maya Andrayani, warganet

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here