Pejabat Eselon 1 Dapat Mobil Rp700 Juta Ketika Ekonomi `Nyungsep, Sampai Kapan Rakyat Disakiti?

0
jokowi esemka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Perpres No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Salah satu isi dalam Perpres ini adalah soal pengadaan mobil dinas bagi pejabat Negara.

Pejabat Eselon I dapat ‘jatah’ mobil dinas berharga Rp702.970.000. Eselon I merupakan jabatan struktural yang tertinggi contohnya di tingkat pusat adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan.

Jumlah pejabat eselon I di seluruh Indonesia sekitar 575 orang. Artinya ada kebutuhan dana sekitar Rp440 miliar untuk menjawab ketentuan itu. Ini belum termasuk kebutuhan dana untuk mobil dinas eselon-eselon dibawahnya.

pagu dana kendaraan dinas pejabat
Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Kebijakan ini kontraproduktif dengan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang “nyungsep”, dan diprediksi bakal makin nyungsep lagi di tahun ini. Terlebih, wabah virus corona telah membuat perekonomian negara-negara mitra dagang strategis Indonesia terpukul. Mau tak mau Indonesia bakal ketiban pulung.

‘Jatah’ mobil dinas yang sangat mahal itu jelas merupakan kebijakan ini pemborosan anggaran negara. Mestinya pemerintah memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Fokus pada upaya meningkatkan perekonomian rakyat. Bukan malah memanjakan pejabat begini.

Padahal sebelumnya pemerintah sudah terkesan pro kalangan “the have”. Sungguhpun begitu, kebijakan-kebijakan itu tetap saja gagal mencegah ekonomi nasional nyungsep.

Sekarang pemerintah mau bikin kebijakan yang aneh-aneh lagi. Telisik saja rencana tax amnesty kedua yang cuma menguntungkan orang kaya. Lalu Rp72 milyar anggaran untuk influencer untuk mengeliatkan sektor pariwisata yang dihantam wabah corona. Juga program penghematan anggaran yang membikin objek pajak/cukai baru, kenaikan pajak/cukai baru, termasuk subsidi rakyat kecil dicabut/dikurangi. Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menyeramkan itu sudah didepan mata.

Jadi, ‘jatah’ mobil dinas yang sangat mahal itu ibarat memercikan air garam di hati rakyat yang terluka. Kebijakan ini makin memantik kecemburuan masyarakat. Bahwa pemerintah hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja bukan dèmi kepentingan rakyat banyak.

Baca juga  Rezim yang Keliru, Rezim yang Subur Dengan isu Memilukan dan Murahan

Kita sama-sama tahu bahwa beban hidup masyarakat hari ini sudah begitu mencekik. Baik akibat naiknya harga barang, perluasan dan kenaikan pajak, juga peningkatan iuran kesehatan. Semua kenaikan itu tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Belum termasuk gelombang PKH yang melanda tanah air.

Begitu beratnya beban hidup dan ancaman di masa depan sampai-sampai World Bank mewanti-wanti bahwa 115 juta penduduk Indonesia rentang kembali miskin.

Sebaiknya, Jokowi dan jajarannya lebih mawas diri. Tak perlu bikin kebijakan aneh-aneh, cukup fokus pada upaya merealisasikan janji politiknya. Lebih baik Jokowi fokus pada hal ini ketimbang mengerjakan hal yang tidak bermanfaat yang hanya memperburuk citranya sebagai Presiden.

Kalau pun masih ingin ngotot ganti mobil dinas. Kenapa tidak ganti saja dengan Esemka?

Oleh: Matha Adhitya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here