Pemerintah “Ngawur” Menugaskan BIN Untuk Menghadapi Virus Corona

0
intelijen

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan institusi “milik rakyat” yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, memata-matai, dan mengeksplorasi informasi intelijen dalam rangka mendukung tujuan penegakan hukum, keamanan nasional, pertahanan, dan kebijakan luar negeri.

BIN, hari ini dikomandoi oleh Jenderal Polisi Purn Budi Gunawan (BG). “Seikat” prestasi BIN tempo hari pun tidak luput dari sorotan media diantaranya, menjaga kondusifitas Pilpres 2019, mediator Jokowi-Prabowo, pengamanan konflik Papua, dan menguak jaringan teroris pelaku penusukan Wiranto. Seikat prestasi ini telah “melambungkan” nama BIN diantara jajaran nama institusi penegakan hukum negara.

Belakangan ini, terdapat sebuah dugaan kasus suap yang lumayan besar. Harun Masiku yang merupakan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang namanya tercantum di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah menjadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 sejak tanggal 6 Januari 2020.

Pencarian Harun Masiku pun telah melewati dua bulan. Beberapa elemen masyarakat “sangat deras” mempertanyakan penyelesaian kasus Harun Masiku ini. Kenapa BIN yang memiliki seikat prestasi tidak dilibatkan dalam pencarian Harun Masiku?

Sebelumnya, BG selaku Kepala BIN menegaskan, pencarian buronan kasus suap Harun Masiku merupakan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Maksud BG waktu itu mungkin bisa diterima, karena memberi kesempatan kepada KPK sebagai institusi paling berwenang untuk pencarian Harun Masiku. Public dan elemen masyarakat lainnya juga tidak terlalu bersuara atas sikap yang diambil oleh BIN tersebut.

Namun kasus dugaan suap ini sudah terlalu lama, masyarakat juga semakin curiga. Kedua institusi KPK dan BIN ini dinilai tidak memiliki “itikat” untuk menyelesaikan kasus dugaan suap ini.

Dari pemerintahan Presiden Joko Widodo juga tidak ada respon yang jelas. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan statemen yang senada dengan Ketua BIN, tidak mau mengintervensi KPK dalam penyelesaian kasus ini.

Baca juga  Buzzer “Laknat” Sebabkan Masyarakat Tidak Acuh Covid-19

Untuk itu, sudah sepantasnya pula elemen-elemen masyarakat agar mengerakkan massa untuk melakukan “mosi tidak percaya” kepada pemerintah, KPK dan BIN. Selain itu, elemen-elemen masyarakat juga bisa menuntut KPK dan BIN keranah hukum, karena diduga lalai dalam tugas negara.

Alasan dan akibat dari kelalai KPK dan BIN ini, nantinya akan berimbas pada kasus yang sama kedepannya. Pelaku kasus suap “abai” dengan proses hukum. Selain itu, potensi lolosnya Harun Masiku dari jeratan hukum, hal ini juga akan dinilai telah melecehkan negara. Bahkan Harun Masiku dinilai telah menginjak-injak lembaga hukum negara.

Belum selesai di kasus dugaan suap Harun Masiku, perasaan public ditambah “perih” oleh kebijakan pemerintah yang aneh karena menugaskan BIN untuk menghadapi penyebaran virus corona. “Sulit” bagi public untuk mencari korelasi antara tugas kriminalisasi BIN dengan persoalan kesehatan virus corona.

Pertanyaan public bermunculan kepermungkaan media sosial, kenapa BIN diberi tugas yang seharusnya diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan saja. Padahal BIN lebih memiliki korelasi kerja dengan KPK dalam penyelesaian kasus Harun Masiku.

Jika public berfikir lebih jernih, bukankah BIN telah mencampuri urusan kewenangan Kementeri Kesehan? Sementara, sebelumnya BIN mengatakan tidak mau mencampuri tugas KPK dalam kasus Haru Masiku. Hal ini juga bisa dikatakan pemerintah dan BIN telah melakukan pembohongan public.

Dalam siaran berita hari ini, BIN bahkan telah mengkalkulasikan perkembangan virus corona. Fakta perihal ini diungkapkan oleh Deputi V BIN Afini Boer yang menyatakan puncak penyebaran virus corona akan berlangsung pada Mei, bertepatan dengan Ramadhan 1441 Hijriah.

“Kita sudah membuat skema menggunakan perhitungan matematis, di Indonesia outbreak akan terjadi dalam 60 hari, berarti bulan Mei,” ujar Afini Boer Jumat 13 Maret 2020 kepada CNN Indonesia.

Baca juga  MPR Jalin Hubungan Kerja dengan Dewas KPK Soal Jiwasraya

Kebijakan pemerintah menugaskan BIN dalam menghadapi penyebaran virus corona benar-benar dinilai tidak tepat.

Sebab itu, pemerintah juga perlu di evaluasi karena tidak bisa menjalan fungsi institusi negara sesuai dengan gunanya. Dilain cerita, banyak pengamat politik “meledek” BIN, penyelesaian-penyebaran virus corona akan lebih berat diselesaikan oleh BIN jika dibandingkan dengan kasus Harun Masiku. Dari ukutan objek saja virus corona lebih kecil persekian ratus mikro (nm) dari pada ukuran badan Harun Masiku. Bagaimana BIN bisa menyelesaikan persoalan virus corona ini?

 

Dajon Gunawan: Pejuang Demokrasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here