Praktisi Hukum Unand Usul UU Pilkada dan UU Pemilu Digabung

0

PolitikToday– Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengusulkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digabungkan dalam satu UU. Kedua undang-undang itu dinilai memiliki objek yang sama dan patut diharmonisasi.

“Jadi sebenarnya sudah ada penggabungkan, model kodifikasi tinggal kemudian menyempurnakan. Tinggal pemilihan kepala daerah, nah sekarang dilengkapi agar betul-betul biar menjadi satu paket yang utuh dan pola harmonisasinya,” ujar Feri kepada wartawan.

Ia mengatakan, penggabungan itu bisa dilaksanakan mengingat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun merupakan hasil kodifikasi tiga undang-undang. Tiga aturan yang dimaksud adalah UU Pemilihan Presiden (Pilpres), UU Pemilihan Legislatif (Pileg), dan UU tentang Penyelenggara Pemilu.

Menurut Feri, revisi UU Pemilu yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 juga harus dibahas serentak bersama enam UU lainnya. Selain UU Pilkada yang diusulkan digabung, revisi UU Pemilu juga harus dibahas bersamaan dengan UU Partai Politik; UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); UU Pemerintahan Daerah; UU Keuangan Negara; serta UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(yt)

Baca juga  Beredar Undangan di Group WA: Beberapa LSM Laporkan Yasonna Terkait Dugaan Obstruction of Justice ke KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here