Protokoler Penanganan Corona Tak Satu Suara, Sertifikat ‘Semu’ Bebas Corona Bisa Menjadi Bom Waktu

0
ma'ruf amin

Penyebaran virus corona (Covid-19) di dunia semakin meluas. Indonesia yang awalnya sesumbar menyatakan Indonesia zero corona dan justru mengeluarkan paket kebijakan untuk menggenjot pariwisata malah menjadi ‘korban’. Kebijakan pemerintah yang kontroversi di tengah langkah antisipatif dan preventif negara-negara lain, membuat publik tanah air menjadi resah.

Kini, ketika Indonesia telah ‘terjangkit’ corona, kebijakan kontroversi pun kembali keluar. Pemerintah berencana menerapkan sertifikat bebas corona. Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Akibatnya, dokter yang seharusnya bertugas untuk mengobati pasien, baik umum atau pun yang memantau pasien corona, akhirnya harus disibukkan dengan permintaan pasien agar dokter atau Rumah Sakit mengeluarkan sertifikat bebas corona.

Pertanyaannya, seberapa ampuh sertifikat bebas corona bisa menggaransi meredam penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China ini?

Dalam sebuah artikel yang dikeluarkan THE STRAITS TIME dengan judul “14% or recoverd coronavirus patients in China’s Guangdong tested positive again” mengatakan seseorang yang awalnya dinyatakan ‘pulih’ corona bisa kembali terjangkit. Dalam laporan itu dikatakan, 14 persen pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona dan keluar dari rumah sakit di provinsi Guangdong, China, kembali positif corona setelah diperiksa ulang. Fakta ini menunjukkan pasien yang pulih masih mungkin membawa virus. Hal ini menambah kompleksitas upaya untuk mengendalikan wabah corona.

Bahkan dalam penelitian Guangzhou Medical University, temuan menunjukkan jalur penularan baru. Jika selama ini pedoman pemeriksaan hanya merujuk pada pemeriksaan usap tenggorakan, kini pemeriksaan juga dilakukan melalui dubur. Hal ini setelah ditemukannya jalur penularan baru melalui tinja.

Dari temuan di atas, artinya penanganan virus corona bukanlah pekerjaan sekali jalan dan selesai. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan keseriusan pihak terkait, khususnya pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakatnya. Penerbitan sertifikat bebas corona pada akhirnya hanya akan berujung pada lemahnya kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasi bahaya corona. Jika masyarakat yang dinyatakan bebas corona melalui sertifikat hilang kewaspadaannya, disaat itulah virus corona akan menjadi bom waktu yang tidak akan mudah memprediksi kapan ledakan dan seberapa besar dampak ledakannya.

Baca juga  Hotman Paris Singgung Penanganan Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Corona

Publik tentunya berharap, wacana sertifikat bebas corona ini tidak dijadikan ‘pencitraan’ pemerintah kepada dunia internasional terkait hebatnya Indonesia menangani corona dan Indonesia merupakan negara yang aman untuk dikunjungi. Lagi-lagi alasan mendongkrak perekonomian dengan mengorbankan ‘nyawa’masyarakat tentu bukanlah alasan yang bijak.

Jadi, berhentilah pemerintah membuat wacana yang membuat publik resah. Selain itu, juga tidak elok pemerintah menuding masyarakat melakukan panic buying, sementara itu di sisi lain, justru pemerintah sendirilah yang menjadi sumber kepanikan masyarakat. Sikap masyarakat dalam membeli masker dan kebutuhan pokok sebenarnya menunjukkan naluri alamiah sebagai manusia dalam menyelamatkan diri, karena masyarakat menilai kurangnya kehadiran negara dalam mengantispasi virus corona.

Benar adanya himbauan penanganan corona adalah tugas bersama. Akan tetapi, himbauan itu harus dimulai dari atas kebawah, ditunjukkan oleh pemerintah dan diikuti rakyatnya. Bukan justru menghimbau rakyat agar tenang, tapi sebaliknya, pemerintah justru setiap hari membuat resah karena tidak satu suaranya dalam penanganan corona.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here