Rakyat Selalu Dituduh ‘Biang’ Gaduh, Hati-Hati Jokowi Bisa Lengser!

0
joko widodo

Pada 8 Mei 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI, Wiranto memberi keterangan pers terkait aksi protes yang marak di berbagai daerah di tanah air. Dari Markas Besar TNI Cilangkap, Wiranto mengeluarkan pernyataan yang seolah mahasiswa dan masyarakat adalah biang gaduh dan merusak citra Indonesia di mata internasional. Tak sampai di situ, Wiranto juga menuding gerakan mahasiswa dan masyarakat juga dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan.

Dengan teorinya itu, Wiranto kemudian memerintahkan seluruh jajaran ABRI (sekarang TNI) untuk menghentikan tindakan anarkis dengan melakukan tindakan tegas dan sesuai hukum. Namun, ‘gertakan’ Wiranto tak ampuh meredam amarah rakyat. Gelombang gerakan rakyat menuntut reformasi dan lengsernya Soeharto terus membesar, termasuk juga di Yogyakarta. Aksi di Yogya ini berujung dengan peristiwa yang dikenal dengan “Tragedi Gejayan”, 8 Mei 1998. Pada akhirnya, Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri karena desakan yang terlalu kuat dari berbagai elemen masyarakat.

Belakangan ini, lagi-lagi rakyat seolah dikambinghitamkan atas sejumlah peristiwa di tanah air. Misalnya terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD menuding salah satu alasan maraknya penolakan RUU sapu jagad ini lantaran permasalahan politis. Mahfud menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya berdasarkan “gosip”.

Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam gagal membaca realitas sosial. Saat dunia bergerak akibat revolusi digital, memberikan respons terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat dengan memberikan stigma-stigma tidak lagi relevan. Pemerintah harus melihat dari sudut pandang yang jernih, dengan fokus pada isu yang mereka perjuangkan, meskipun tidak ada jaminan sebuah gerakan tanpa penumpang gelap.

Selain itu, pemerintah secara tak langsung juga menuding respon masyarakat terkait virus corona membuat gaduh. Perilaku panic buying masyarakat dianggap lebay dan berlebihan. Padahal jika kita memakai pendekatan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, minimnya dan miskoordinsi pemerintahlah yang mengakibatkan masyarakat menunjukkan sikap yang demikian. Panic buying yang dilakukan sejumlah masyarakat merupakan naluri alamiah dalam mengantisipasi wabah menular yang diakibatkan dari tidak hadirnya negara.

Baca juga  Rezim Ramah dengan Para Buzzer, Anggarkan 72 Milyar?

Sah-sah saja pemerintah belakangan ini khawatir dengan segala kemungkinan kegaduhan yang akan terjadi. Karena saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah berada di tengah kegamangan. Oleh sebab itu, stabilitas sangat diperlukan agar investor tidak takut menanamkan investasinya di Indonesia dan ikut mendongkrak perekonomian nasional. Akan tetapi, berulang kali menyebut masyarakat ‘biang’ gaduh juga tidak tepat.

Dari banyak gerakan perubahan, selalu ada ada penumpang gelap yang mendapat keuntungan dari gerakan moral atau aksi dari kelompok menengah ini. Akan tetapi, alangkah bijaknya kita memandang dan fokus pada isu yang mereka usung. Apakah mereka memperjuangkan aspek substantif dalam kehidupan bernegara, misalnya isu keadilan sosial, perlindungan minoritas, atau hanya sekedar mengangkat isu terkait dengan kepentingan pemilik modal atau kelompok partisan tertentu.

Besok, Senin, 9 Maret 2020, masyarakat dan mahasiswa akan menggelar “Rapat Parlemen Jalanan” di Yogyakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Salah-salah pemerintah dalam menangkap tuntutan rakyat bisa berakibat fatal. Tak jarang, kemarahan rakyat bisa berujung pada pelengseran kepala negara. Inilah yang diprediksi banyak pengamat dan aktivis belakangan ini. Mereka memprediksi, kepemimpinan Jokowi hanya tinggal menunggu waktu saja. Berhati-hatilah.

Rafatar Abdul Gani, Analis Politik Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here