Rakyat Tak Boleh Lupa Kasus Harun Masiku dan Kawan-Kawan

0

Sudah lebih dari 30 hari,Harun Masiku tak diketahui keberadaannya bak ditelan bumi. Harun adalah mantan calon anggota legislative PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Kini pun semua pemberitaan di media massa diramaikan oleh virus Corona. Semua membicarakan virus mematikan ini paska dua warga Depok, Jawa Barat terjangkit penyakit berbahaya ini.

Banyak yang menuding isu ini sebagai pengalihan pelbagai isu besar lainya yang tengah melanda tanah air. Sebut saja kasus meruginya perusahaan asuransi BUMN Jiwasraya, RUU (Cipta lapangan kerja) omnibus Law, serta reshuffle menteri Kabinet Indonesia kerja.

Namun yang kembali saya ulas di artikel ini mengenai Harun. Agar masyarakat tidak lupa dan KPK sebagai lembaga anti korupsi kembali melek terhadap kader PDIP itu. Harun diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Keimas yang lolos ke DPR, namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

Pemerintah dalam hal ini beberapa kementrian harus ikut bertanggung jawab atas menghilangnya Harun hingga hari ini. Terlebih Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Kenapa dia? Karena instansi yang dibawahinya (Ditjen Imigarasi) membiarkan pengusaha asal Palembang tersebut bebas keluar masuk Indonesia tanpa sepengetahuan pihak terkait yakni KPK.

Padahal sebelumnya, Harun hampir berhasil diamankan di saat dirinya tengah berada di PTIK Polri Jaksel, namun dilindungi Polri tanpa alasan yang jelas. KPU sendiri sebelumnya telah menetapkan Riezky Aprilia, kader PDI-P lainnya sebagai pengganti Nazarudin. Pada 7 Januari atau sehari sebelum OTT KPK, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun menggantikan Nazarudin dan tetap memutuskan Riezky sebagai penggantinya.

Baca juga  PDIP Ajukan PAW Hingga 3 Kali, KPU: Partai Lain Tidak Ada Seperti Itu

Setelah OTT dan penetapan tersangka, Harun hilang. KPK pun mengimbau agar mantan kader partai banteng itu menyerahkan diri. Alhasil hingga detik ini pun batang hidung Harun belum juga diketahui. Malah masyarakat dihebohkan dengan bahayanya Virus Corona.

Sesaat supermarket pun diserbu oleh masyarakat guna memborong kelengkapan rumah tangga karena takut keluar rumah. Banyak prediksi dari pengamat ekonomi menyebutkan Indonesia bakal mengalami gejolak ekonomi sampai VIRUS CORONA benar-benar hilang dari muka bumi.

Sekarang, siapa yang harus kita salahkan? Harun tetap menjadi buronan KPK, Virus Corona tetap jadi momok penyakit yang dikuatirkan masyarakat tanah air bahkan dunia saat ini. Lalu bagaimana dengan pembentukan Pansus Jiwasraya guna mengganti kerugian dana polis dari nasabah yang terdapat di Asuransi Jiwasraya?

Apa pemerintah mau menyelesaikan permasalahan ini secara bersamaan atau bahkan lempar kesalahan lagi ke pihak lain? Hanya Jokowi-Ma’ruf Amin yang bisa menjawab sebagai pihak eksekutif dan diawasi oleh DPR RI sebagai pihak legislative untuk lima tahun ke depan.

Oleh, Putri Andam Dewi

Mahasiswi Politik Semester Akhir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here