Rezim Bela Investor Pilpres dan Pileg? Diam Diam Draf Omnibus Law Dikebut Ditengah Penolakan Buruh, Mahasiswa dan Kepanikan Dampak Virus Corona

0
omnibus law

Semenjak penyusunan Draf Omnibus Law dan penyerahan ke DPR RI telah menguras energi rakyat Indonesia. Memunculkan polemik, kontroversi tidak berkesudahan dan penolakan dari berbagai eleman buruh, mahasiswa dan juga banyak praktisi hukum.

Rakyat dan publik, hanya disuguhkan alasan-alasan yang tidak rasional, asal dan terksan dipaksakan. Munculkah dari alasan salah ketik dari Menkopolhukam Mahmud MD dan Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly. Selain itu muncul alasan belum baca draf. Dan yang paling irasional adalah merahasiakan tim penyusun Omnibus Law.

Terbaru Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tegas menolak untuk hadir atas undangan rapat dari Deputi V Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu besok tanggal 4/3/2020.

Dimana Walhi diminta untuk memberikan pandangan tertulis. Terkait dengan materi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Terutama soal lingkungan hidup. Aturan tentang analisa dampak lingkungan (amdal) tidak menjadi bagian dari persyaratan investasi ditiadakan.

Sikap Walhi adalah menolak secara keseluhan Draf Omnibus Law baik pembahasan di DPR RI dan meminta Presiden Jokowi menarik Draf tersebut.

Jauh sebelumnya, KSPI dan beberapa organisasi buruh dengan tegas menolak Omnibus Law yang nyata merugikan buruh. Beberapa pasal dengan nyata menghapus sistem kerja tetap, memastikan sistem upah berdasarkan jam kerja, penerapan alih daya seluas luasnya dan kehilangan jaminan upah layak berdasarkan Kriteria Hidup Layak.

Elememen buruh mengancam akan melakukan pemogokan massal dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia. Menolak pembahasan Omnibus Law yang Cilaka terhadap nasib buruh diberbegai sektor industri.

Termasuk, Elemen Mahasiswa yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berencana melakukan demonstrasi hari Rabu besok di DPR RI. Agenda yang diusung tetap sama yakni menolak Omnibus Law.

Baca juga  Resolusi Basa Basi Tanpa Evaluasi: Berharap atau Melawan?

Ditelisik, kekehnya rezim menjadikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja, sama seperti RUU KPK yang dipaksakan untuk menjadi Undang Undang dan merubah KPK tidak gahar lagi kepada penindakan koruptor.

Termasuk kalah melawan elit PDI Perjuangan saat melakukan OTT dan pencarian barang bukti kaus suap melibatkan Harun Masiku, yang masih buron. Terbaru melempemnya kinerja KPK malah menghentikan penyelidikan awal 36 kasus korupsi.

Saat pembahasan RUU KPK, gelombang penolakan massif dan demonstrasi pecah. Aparat Kepolisian berhadap-hadapan dengan mahasiswa, anak STM dan juga rakyat yang menolak RUU KPK baru menjadi UU.

Tentu kejadian ini, rakyat hilang kepercayaan terhadap lembaga KPK dan Pemerintahan Presiden Jokowi beserta Partai koalisi pendukung pemerintahan. Rakyat menilai Joko Widodo tidak memiliki komitmen memberantas korupsi.

Sampai saat ini pun, ditengah positifnya dua warga Depok terkena Covid-19 dan membutuhkan mitigasi dampak wabah. Semestinya pemerintah menerapkan manajamen krisis dan tidak terkesan sempoyongan menanggulangi virus corona berdampak luas bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Tapi, pihak istana melalui Deputi KSP V tetap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo meloloskan Draf Omnibus Law secara diam-diam. Memanfaatkan moment kepanikan rakyat yang tidak dimitigasi dengan baik. Terus berupaya memaksakan pembahasan Draf Omnibus Law.

Nyata sudah Jokowi selaku kepala negara tidak memiliki komitmen dan keberpihakan menjaga rakyat Indonesia yang menghantarkan dirinya menjadi Kepala Negara dan Pemerintahan Indonesia pada Pilpres 2019. Yang didukung oleh partai koalisi yang dipercayakan menjadi wakil di DPR RI saat ini.

Berkaca kepada menggolkan UU KPK baru, sukses membentrokkan rakyat dengan pemerintah terkait korupsi. Saat ini pun Draf Ombinus Law menjadi cerita sukses kedua mengadu buruh, mahasiswa, praktisi hukum tata negara dan rakyat dengan rezim yang mengabaikan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan berat.

Baca juga  Praktisi Hukum Sebut Menteri Tak Bisa Terjemahkan Visi Presiden

Demi mengembalikan investasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi semata kepada investor yang telah berinvestasi mengantarkan rezim berkuasa untuk kedua kalinya. Dimana kuat dugaan semangat pembuatan Draf Omnibus Law ini ditujukan untuk melindungi investasi dengan membabat regulasi-regulasi yang dianggap menghambat.  Bukan didasari pada semangat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara Indonesia.

Dengan ini, kami meminta Presiden Joko Widodo membatalkan RUU Cipta Kerja yang menguntungkan investor dan merugikan rakyat Indonesia. Dan kepada koalisi pendukung pemerintah di DPR RI menolak membahas keseluruhan Omnibus Law RUU Cilaka.

Oleh: Bujaswa Naras, Penggiat Kajian Politik & Pemerintahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here