Rezim “Otak Proyek” mau Pindahkan Ibu Kota Negara

0
ibu kota baru

Politik Today – Rencana pemindahan ibu kota negara bukan yang pertama kalinya terjadi. Di zaman Presiden Soekarno juga pernah dilakukan perencana yang hampir serupa dengan rencana pemerintah hari ini. Bahkan sebelumnya Ibu Kota Negara benar-benar pindah beberapa kali ke dua kota yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Bukittinggi.

Bermula pada tanggal 4 Januari 1946, Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) melalui “pergulatan” diplomasi dan militer. Bangsa Indonesia ketika itu “pilu” sekali. Pemimpin bangsa terpaksa menyelinap secara diam-diam pada tengah malam memindahkan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pemindahan kebutuhan administrasi mengunakan tranformasi kereta api.

Kemudian, 19 desember 1948 pemimpin bangsa kembali bertaruh nyawa dalam Agresi Militer Belanda II, Soekarno-Hatta diasingkan ke Pulau Bangka. Yogyakarta dalam kondisi mencekam, Sjafruddin Prawiranegara ambil tindakan cepat pindahkan ibu kota ke Kota Bukittinggi. Peristiwa ini dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Enam bulan berjalan, tepatnya 6 Juli 1949 Soekarno-Hatta menghirup udara segar dan bebas dari pengasingan. Sjafruddin Prawiranegara 13 juli 1949 kembalikan PDRI ke tangan Soekarno-Hatta. Sayangnya, Indonesia kalah “bergulat” di Komprensi Meja Bundar 27 Desember 1949. Indonesia terpaksa berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah Bijeenkomst voor federal overleg (BFO) Belanda. Dan Yogyakarta kembali menjadi Ibu Kota Negara.

17 Agustus 1950, Indonesia menang “bergulat,”  RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi Ibu Kota Republic Indonesia secara de facto, sedangan secara de jure 28 Agustus 1961 presiden menerbitkan peraturan Nomor 2 Tahun 1961 tentang status Jakarta menjadi Ibu Kota Negara.

Demikian “heroik” dahulu kalanya pemimpin bangsa dalam menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Lalu, bagaimana dengan hari ini, Presiden Joko Widodo “sekonyong-konyong” telah mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru itu pembangunannya akan direncanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baca juga  Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu, Moeldoko: Tunggu Momentum

Presdiden Joko Widodo “berdalih,” beban Jakarta dan pulau Jawa sudah terlalu berat. Dalam paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah alasan.

Pertama, penduduk Pulau Jawa terlalu padat.

Kedua, Kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa terlalu mendominasi.

Ketiga, krisis ketersediaan air bersih.

Keempat, konversi lahan di Pulau Jawa mendominasi.

Dari ke empat alasan ini tidak ada satupun alasan “revolusioner” yang mengancam keselamatan bangsa. Berdasarkan kalkulasi, keempat alasan ini hanya keterkungkungan pemerintah terhadap padatnya populasi Pulau Jawa. Pemerintah tidak memiliki “argumentasi” yang kuat dalam menghadapi persoalan populasi. Lalu, pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota adalah jalan yang paling tetap. Padahal, masih banyak ide-ide lain yang lebih visioner untuk menghadapi padatnya populasi Pulau Jawa. Misalnya saja, menghidupkan kembali program tranmigrasi kedaerah-daerah diluar Pulau Jawa. Atau membuat program yang sifatnya kedaerahan lainnya.

Pemerintah juga bisa mengoptimalisasikan otonomi daerah dalam rangka memperkuat posisi gubernur-gubernur provinsi dalam membangun daerahnya masing-masing.

Tentunya, dengan dibukanya kesempatan yang lebih luas kepada gubernur, setiap provinsi akan lebih jauh menggali potensi apa saja yang bisa dibawa ke level nasional. Potensi-potensi tersebut nantinya juga akan memperkaya kebudayaan bangsa.

Sikap-sikap visioner seperti inilah yang dibutuhkan hari ini. Bukan membuat ibu kota baru. Hal ini terkesan pemerintah lari dari masalah populasi, dan tidak mau menggurai kepadatan populasi Pulau Jawa.

Selai itu, pemerintah terkesan hanya memikirkan proyek pembangunan saja. Apalagi dengan “memamerkan” orang-orang yang sebetulnya juga tidak visioner dalam membangun bangsa. Tersiar empat calon yang akan menjadi kepala badan otoritas ibu kota baru. Keempat orang tersebut adalah Ir. Tumiyana, M.B.A, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, Azwar Anas dan Basuki Tjahaja Purnama.

Baca juga  Tim ‘Pembawa Pesan’ Kampanye 'Door to Door' dari TKN Jokowi-Ma’ruf

Tidak bisa pula dipungkiri, keempat orang ini memang memiliki kopetensi untuk membangun ibu kota baru tersebut, namun bukan orang yang seperti ini yang dibutuhkan bangsa hari ini. Yang dibutuhkan bangsa Indonesia hari ini adalah orang yang bisa mengali potensi-potensi di daerah yang memang sulit untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya lainnya.

Sebab itu, pemerintah berhentilah untuk berencana lebih banyak terhadap perpindahan ibu kota baru ini.

 

Syafril al Rasyid: Sarjana Teknik Sipil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here