Saran SBY Dibutuhkan Kubu Pemerintah

0
omnibus law

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, baru saja kemarin malam menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor guna membahas beberapa hal penting terkait proses Omnibus Law dan Pemilihan Kepala Daerah 2020 nanti.

Bagi SBY, ini adalah pertemuan politik dirinya dan Partai Demokrat dengan petinggi partai politik pascameninggalnya istri SBY, Ani Yudhoyono.

Dua partai politik ini sebenarnya bukanlah teman dalam arti berkoalisi. Tapi kubu lawan di pemerintahan sekarang (Jokowi-Ma’ruf Amin). Meski begitu, SBY begitu menghargai lawan politiknya guna membahas kenegaraan demi kemaslahatan orang banyak. Tidak pelit ilmu, terlebih pengalaman panjang saat partai Demokrat berkuasa selama dua periode (10 tahun).

Jadi tak salah apabila SBY disebut sebagai bapak bangsa atau negarawan karena memandang lawan politik bukan sebagai musuh melainkan sebagai tempat berbagi masukan atau saran guna kepentingan tanah air. Karena pada hakikatnya, Demokrat dan Golkar memiliki platform politik yang sama. Yakni the real development untuk rakyat, respect democratic values, dan membangun untuk kesejahteraan rakyat.

Suasana perpolitikan di saat Pilkada tentu tidak sepanas Pemilihan Presiden (2019) lalu. September nanti merupakan jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai waktu pencoblosan serentak memilih Kepala daerah yang baru pada 270 daerah di 9 Provinsi. Terlebih, jelang pilkada isu politik pusat begitu deras berhembus ke daerah-daerah yang akan melakukan pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut. Sebut saja persoalan krusial orang banyak, terkait omnibus law RUU Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga yang begitu kontroversi di tengah-tengah publik.

Partai Golkar mencoba merapat ke partai SBY guna dapatkan masukan agar RUU produk omnibus law tersebut tidak lagi jadi polemik atas RUU yang tengah digodok oleh DPR RI. Fraksi Demokrat sebagai penyambung lidah masyarakat menolak RUU tersebut untuk dibuatkan dan disahkan menjadi Undang-undang baru. Persoalan ini tentu sudah jadi makanan sehari-hari bagi Presiden ke 6 Republik Indonesia itu. Mengingat, jarak waktu serta persoalan berat mampu dicarikan jalan keluarnya oleh SBY. Terbukti, masyarakat menerima keputusan asal masyarakat sejahtera.

Baca juga  Catat, DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja Hari Ini bersama Sebelas Menteri

Alhamdulilah, berkaca dari kebijakan maupun produk hukum di era SBY rata-rata sampai hari ini tidak mempersulit masyarakat. Bahkan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara hingga estafet pemerintahan pindah ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014 lalu. Tidak banyak penolakan-penolakan di saat itu.

Sehingga asumsi saya, Partai Golkar menginginkan saran dari SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat guna memuluskan RUU Omnibus law atas dua RUU yang kontroversial tersebut diterima publik. Semoga saran yang terbaik diberikan SBY kepada pemerintah sekarang. Di mana kebijakan tersebut membuat masyarakat happy dan tidak menimbulkan petaka dikemudian hari.

Oleh, Putri Andam Dewi

Pegiat Masyarakat Madani Indonesia

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here