Semua Team Ekonomi Jokowi Harus ‘Dipecat’

0
kabinet jokowi

Pecat, itu satu-satunya kata yang pas untuk para team ekonomi Jokowi hari ini. Sebagaimana yang telah disiarkan dalam berita tempo hari, team ekonomi Jokowi terdiri dari 38 orang. Team tersebut terbagi dua bagian yaitu 17 orang dari partai politik (45%) dan dari 21 orang dari kalangan professional (55%). Sedangkan nama-nama yang sering dibicarakan seperti, Airlangga Hartarto, Luhut Panjaitan, Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi dan Erick Thohir.

Presiden Joko Widodo memang mengharapkan sikap disiplin kepada pembantunya ini. Bahkan Jokowi sempat memberikan semacam peringatan, “yang terakhir, semua harus serius dalam bekerja. Kita pastikan nggak serius, enggak sungguh-sungguh, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan,” ucapan itu disampaikan Jokowi sekitar bulan Oktober tahun lalu.

Sepertinya peringatan tersebut memang harus segera dilakukan oleh presiden Joko Widodo. Selain dari pertumbuhan ekonomi yang amburadul, masyarakat juga telah ‘muak’ dengan kelakuan para team ekonomi Jokowi ini.

Sekarang 26 Maret 2020, harga dolar sudah tembus diangka Rp 16.000/1USD. Sektor ekonomi makro seperti persoalan inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja dan pengangguran sudah diterpa badai ganas.

Membusuknya perilaku orang-orang di sekitaran Jokowi memang menjadi alasan tepat untuk disalahkan. Naiknya harga dollar sangat dikeluhkan oleh sejumlah industri yang mengandalkan bahan baku dari luar. Ongkos produksi juga semakin melangit, sementara pendapatan pengiat industry didapat dari nilai rupiah. Hal ini dinilai sangat merugikan bagi pelaku industry.

Tidak main-main, gelombang PHK juga tidak akan bisa dielakkan. Ditambah pula dengan serbuan impor barang jadi yang terus membanjiri pasar local. Para pelaku industri juga mengeluhkan kebijakan pemeriksaan di luar kawasan pabean atau post boder. Pemerintah perlu memperbaiki system pada kawasan ini.

Baca juga  Keluhkan Dana Bagi Hasil Pusat yang Belum Cair, Anies: Itu Sangat Dibutuhkan Dalam Penanganan Covid-19

Keluhan juga datang dari pelaku industry baja. Mereka mengatakan telah banyak terjadi pelanggaran terhadap proses ekspor-impor bahan baku baja. Pelaku industry menilai, impor baja tidak pernah dilakukan penghitungan yang jelas dari pemerintah. Bahkan isi kandungan baja juga tidak pernah diukur oleh pemerintah.

Selain itu, kontruksi pelabuhan juga perlu diperhatikan pemerintah karena banyak sekali pelabuhan yang sudah tidak layak dipakai untuk kebutuhan bahan-bahan berat seperti baja. Dan untuk pelabuhan ini, pemerintah juga perlu meningkatkan regulasi keaman, pendataan ekspor-impor dan system administrasi lainnya.

Senada dengan persoalan ekspor-impor baja, pengusaha tekstil dan produk tektil (TPT) yang tegabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga mulai mewaspadai pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Sektor ini memang banyak mengekspor produk jadi, tetapi bahan baku harus diimpor sehingga rentan dengan kurs rupiah. Maka dari itu, pemerintah juga perlu melakukan stimulus ekonomi terhadap sektor tekstil ini.

Kondisi ekonomi ini juga diperparah oleh wabah Covid-19. Guncangan Covid-19 telah menggagu banyak sektor, diantaranya sektor transfortasi, industry energy, layanan kesehatan dan layanan konsumen, terutama hotel, restoran, dan rekreasi. Diperkirakan semua sektor ini akan gulung tikar dalam kuartal I ini.

Sementara itu, pemerintah juga menambah utang baru kepada International Monetary Fund (IMF). Dana tersebut dipergunakan untuk membendung dapak Covid-19. Pinjaman ini mengakibatkan pemerintahan Joko Widodo dinilai sebagai pemerintah yang selalu mengandalkan hutang. Lalu kerepotan dalam melunasinya kembali.

Para ekonom senior telah sering memperingati akan hal tersebut, namun para pembantu Presiden Joko Widodo tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan dan memecat semua team ekonominya.

Ujang Nugroho: Pengamat Ekonomi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here