Tanpa Perpres Penanggulangan Covid-19 Himbauan Pembatasan Sosial ‘MisLeading’ dari Rezim Gagap?

0
Dinkes Temanggung
Penyemprotan disfentan pencegahan penularan Covid-19

Otoritas Profesi Kedokteran IDI telah meminta Presiden Jokowi menetapkan Karantina wilayah. Untuk menekan secara cepat penyebaran Covid-19 ke saentero Indonesia. Dan penanggulangan korban positif dan terpapar terkendali dan tidak mencar kemana mana.

Opsi penetapan karantina wilayah seperti kota Wuhan dan Propinsi Hubei tidak menjadi opsi Presiden Jokowi. Hal ini ditegaskan oleh ketua BNPB dan memilih langkah melakukan uji massal terhadap rakyat, terutama wilayah positif Covid-19.

Secara gamblang memang terlihat bagus. Bijak dalam menyikapi ketakutan dan ketidaksiapan alias gagap. Berharap ada waktu tambahan untuk melakukan penguatan imun kolektif rakyat. Maka Presiden memilih untuk tidak mengkarantina satu wilayah tertentu dan menyerahkan kepada kepala daerah dengan koordinasi dengan BNPB sebagai gugus tugas darurat nasional non alam.

Dilihat lebih seksama, ada kejanggalan dan hilang mata rantai kebijakan pemerintah.Terutama beberapa kementerian terkait dan lembaga negara lainnya. Seperti kementrian Pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial dan lembaga Bulog.

Presiden Jokowi tidak juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengkonsolidasikan beberapa kementerian, lembaga terkait, pemerintahan daerah, sekaligus mengefektifkan efek jera pembatasan sosial dengan melibatkan TNI dan Polri.

Mencermati tipologi rakyat Indonesia lebih banyak berada di kota-kota besar, seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar. Maka himbauan membatasi pertemuan sosial, meniadakan pertemuan besar pemeluk agama, mengalihkan sekolah ke rumah, meliburkan kuliah menjadi moment berpindahnya penduduk kota besar ke kota kecil.

Hal ini belajar kejadian kasus Italia sebelum melakukan karantina penuh negara. Keterlambatan mengkarantika penuh wilayah utara, menyebabkan generasi muda bertebaran balik ke kampung dan menjadi pembawa Covid-19 tanpa disadari. Juga apa yang terjadi di Korea selatan, Malaysia yang akhirnya memilih karantina penuh wilayah mereka.

Baca juga  Rachland Desak Pemerintah Keluarkan Ruangguru dari Pelatihan Prakerja

Ditambah dengan fakta lain, tenaga kesehatan juga mengalami persoalan dengan minimnya Alat Pelindung Diri (APD) menangani wabah Covid-19. Jika ini dirunut, berasal dari tidak adanya sinkronisasi awal kebijakan dan prioritas keputusan dari kabinet Indonesia Maju katanya.

Kekosongan Perpres pembatasan sosial dan penangan pra Covid-19, paska Covid-19 menjadi penanda sah Rezim gagap dan amat kurang berpihak kepada keselamatan rakyat. Yang mesti mempersiapkan sendiri mengkarantina diri tanpa kehadiran negara.

Oleh: Bujaswa Naras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here