Terkait Corona, Banggar DPR Usulkan Tiga Perppu Pada Jokowi

0
jokowi pers

PolitikToday – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengantisipasi dampak ekonomi akibat wabah corona (Covid-19).

Tiga Perppu yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Perppu APBN 2020, Perppu terhadap Undang Undang Pajak Penghasilan, dan Perppu revisi Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah menyebut, Perppu dibuthkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi nasional yang tengah mengalami dampak wabah corona.

“Saya kira, Presiden harus segera menerbitkan Perppu mengingat tidak dimungkinkannya dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance karena wabah korona ini,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/3).

Menurutnya, Perppu diperlukan mengingat eskalasi penderita COVID-19 di Indonesia terus meningkat.

“Rasio kematian tertinggi ini di respon sangat negatif oleh pelaku pelaku ekonomi,” terangnya.

Indikasinya, kata Said, transaksi di pasar keuangan, nilai tukar rupiah jatuh ke posisi Rp. 16.000 hingga Rp. 16.273. Sementara patokan asumsi makro APBN 2020 terhadap kurs rupiah sebesar Rp. 14.400/USD.

“Jadi, pemerintah harus memberikan respon cepat, terutama yang menyangkut fiskal dan moneter,” terangnya.

Menurutnya, sektor riil juga tidak kalah terpukul. Beberapa harga kebutuhan pokok rakyat juga naik signifikan, seperti; gula, dan daging. Bahkan terjadi kelangkaan stok masker, dan hand sanitizer.

Lebih lanjut, menurutnya, pandemi COVID-19 juga memukul sektor energi. Harga minyak dunia jatuh terendah ke posisi 26 USD per barel, jauh dari angka yang ditetapkan APBN sebesar 65 USD per barel dan dan lifting minyak rata-rata 755 ribu barel per hari serta lifting gas rata-rata 1.191 ribu barel setara minyak per hari.

Baca juga  Jokowi Sebut Sandiaga Capres 2024, Ini Reaksi Puan Maharani

Besar kemungkinan operator hulu migas juga akan menurunkan tingkat produksi karena rendahnya harga migas dunia. Untuk itu, Said menyarankan, Presiden segera menerbitkan Perppu terhadap Undang Undang Pajak Penghasilan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang Undang Pajak Penghasilan.

Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tariff PPh 20 persen bagi yang simpanannya diatas Rp. 100 miliar.

“Namun yang bersangkutan harus memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19,” pungkasnya.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here