Tidak Taati Imbauan Social Distancing, Wujud Perlawanan Rakyat Terhadap Kebijakan Setengah Hati Pemerintah Terkait Corona?

0
jokowi dan moeldoko
Presiden Jokowi meminta Kepala Daerah Konsultasi ke BNPB untuk menentukan status daerah terkait Virus Corona

Pemerintah berulang kali menyampaikan agar masyarakat mentaati imbauan terkait social distancing. Pemerintah mengklaim, langkah ini penting dilakukan agar penanganan pandemi corona bisa berjalan dengan baik sekaligus meminimalisir jatuhnya korban baru. Akan tetapi, aplikasi di lapangan tidak berjalan dengan mulus.

Apakah rakyat Indonesia terlalu ‘bebal’, sehingga tidak mempedulikan kesehatannya? Atau, sosialisasi pemerintah ke masyarakat yang kurang maksimal?

Barangkali, dua pertanyaan di atas bukanlah jawabannya. Bisa jadi, sikap masa bodoh terkait imbauan social distancing tersebut merupakan sikap perlawanan rakyat kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah terkesan setengah hati menghitung dampak akibat pandemi corona ini terhadap ekonomi masyarakat lemah.

Kritik saat ini dianggap rakyat adalah sebuah kemustahilan untuk bisa didengarkan oleh pemerintah. Mengkritik secara nyata, tantangannya adalah ‘kriminalisasi’. Mengkritik lewat media sosial, tantangannya adalah para buzzer ‘istana’ yang beringas dan menganggap masyarakat ‘bodoh’ dan tidak tahu apa-apa. Sikap menjadi satu-satunya cara perlawanan meskipun dengan harakiri.

Seperti diketahui, kelompok paling terdampak akibat diberlakukannya social distancing adalah mereka yang bekerja di sektor informal. Jumlahnya pun tak sedikit, lebih dari 74 juta orang berada dalam sektor ini. Adapun kelompok yang dikategorikan informal meliputi: (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, (3) pekerja bebas di pertanian, (4) pekerja bebas di non pertanian, dan (5) pekerja keluarga/tak dibayar.

Di sisi lain, jaring pengaman ekonomi terkait pandemi corona pada kelompok pekerja ini tidak disiapkan pemerintah. Hingga hari ini, imbauan pemerintah terkait social distancing baru dibayangi oleh skenario terburuk pertumbuhan ekonomi terkait pandemi corona. Belum ada kebijakan yang bersifat final dan mengikat sehingga mewajibkan rakyat mentaati imbauan pemerintah.

Baca juga  Dana Asing Triliunan Rupiah ‘Kabur’ Dari Indonesia Dalam 4 Hari

Berbagai pihak telah gencar mengimbau balik pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman kepada masyarakat ekonomi lemah terkait dampak pandemi corona. Salah satunya dengan kembali menghidupkan program bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah diterapkan oleh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan BLT diharapkan ekonomi masyarakat tetap berjalan dan social distancing bisa berjalan dengan semestinya, sehingga dampak lebih luas pandemi corona bisa teratasi.

Tapi, sepertinya BLT menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Karena sebelumnya Jokowi justru mengkritik kebijakan BLT tersebut. Jokowi bahkan pernah menyebut, BLT merupakan kebijakan populis dan memanjakan rakyat.

Saat ini, bukan saatnya pemerintah merasa malu ataupun jijik ketika harus menjilat ludahnya sendiri. Dalam situasi nasional yang mencekam akibat corona, sudah saatnya pemerintah menghimpun konsilidasi politik nasional untuk menciptakan harmonisasi. Bukan malah sebaliknya, justru membangun benteng dan sekat seperti yang dilakukan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dengan menganggap para pengkritik pemerintah sebagai pecundang. Satu hal yang perlu dipahami pemerintahan yang demokratis, tidak ada pemerintahan yang sukses tanpa adanya kritikan dan masukan.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here