Tindak ‘Tanduk” Evi Novida Ginting, Dipecat Hingga Kasus Harun Masiku

0
Hingga Hari ke Tujuh, KPU Belum Terima Pendaftaran Caleg

Politik Today – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi dipecat karena melanggar etik terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6.

Putusan tersebut dijatuhkan DKPP terkait gugatan yang diiajukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Hendri Makaluasc dengan nomor perkara 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam gugatannya, Hendri, yang merupakan caleg nomor urut 1, menyebut terjadi penggelembungan suara di 19 desa pada Dapil Kalimantan Barat 6. Penggelembungan suara ini terjadi pada perolehan suara caleg nomor urut 7, Hendri Ramapon.

Berikut jejak Komisioner KPU yang dipecat DKPP yang dirangkum detikcom, Kamis (19/3/2020):

Diberhentikan Tetap

DKPP memberhentiian tetap Evi karena akumulasi pelanggaran yang dilakukannya.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” ujar DKPP dalam putusannya, Rabu 18 Maret 2020.

Dalam gugatannya, Hendri, yang merupakan caleg nomor urut 1, menyebut terjadi penggelembungan suara di 19 desa pada Dapil Kalimantan Barat 6. Penggelembungan suara ini terjadi pada perolehan suara caleg nomor urut 7, Hendri Ramapon.

Kemudian KPU Sanggau disebut telah melakukan koreksi terhadap formulir model DB1 DPRD Kabupaten Sanggau. Perolehan Hendri Makaluasc adalah 2.492 suara menjadi 2.551 suara dan perolehan suara Cok Hendri Ramapon semula 6.378 suara menjadi 3.964 suara. Koreksi ini juga disebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun disebutkan KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak mau melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Cok Hendri Ramapon. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan disebut hanya mengubah jumlah perolehan suara Hendri Makaluasc di Kabupaten Sanggau tanpa mengubah atau menurunkan perolehan suara Cok Hendri Ramapon.

Baca juga  Hasto Akui Mengenal Saeful Bahri yang Ditangkap KPK: Dia Adalah Staf Saya

Atas hal tersebut, Hendri Makaluasc mengaku telah menyampaikan permohonan keberatan atas tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Namun, hal ini tidak mendapatkan balasan dari KPU RI.

Selanjutnya, Bawaslu juga disebut telah memberikan putusan berkaitan dengan perubahan tersebut. Namun KPU RI disebut justru meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak melaksanakan putusan Bawaslu terkait perubahan perolehan suara.

Atas hal tersebut, DKPP menilai kinerja Evi tidak menunjukkan perubahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terlebih, menurutnya, divisi yang dijabat Evi menjamin terlayani dan terlindunginya hak konstitusi warga.

Pertimbangan Pemecatan Evi

DKPP memiliki pertimbangan memecat Evi. Menurut DKPP, pelaksanaan tugas dan wewenang KPU di samping bersifat collective collegial, secara personal dan fungsional masing-masing anggota bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tugas dan wewenang yang menjadi lingkup urusan divisi yang dibidangi.

Perrsoalan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan perolehan suara, penetapan kursi, penetapan calon terpilih, tindaklanjuti putusan baik pelanggaran administrasi, sengketa proses dan PHPU menjadi tanggungjawab Divisi Teknis. Secara fungsional pembagian divisi dimaksudkan mendukung pelaksanaan tugas KPU yang cakupan wilayah kerjanya sangat luas sehingga koordinator divisi bertindak sebagai leading sector memberikan feeding dalam proses pengambilan keputusan di forum Rapat Pleno KPU.

“Teradu VII (Evi-red) sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1219/ORT.01- Kpt/01/KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, memiliki tanggungjawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya,” demikian bunyi pertimbangan DKPP sebagaimana dikutip detikcom, Kamis 19 Maret 2020.

Selain itu Evi juga menjabat Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Dengan demikian Teradu VII bertanggungjawab untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Baca juga  Lolosnya Djoko Tjandra Dan Harun Masiku, Pengamat Nilai Pantas Yosanna Laoly Dipecat

“Selain itu berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 tanggal 10 Juli 2019, Teradu VII terbukti melanggar Kode Etik dan dijatuhi Sanksi Peringatan Keras serta Diberhentikan dari Jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang,” ucap majelis.

Sanksi Etik berupa Peringatan Keras disertai pemberhentian dari Koordinator Divisi, merupakan kategori pelanggaran kode etik berat yang menunjukkan kinerja Evi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian sanksi etik berat dari sejumlah perkara, seharusnya menjadi pelajaran bagi Evi untuk bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu.

“Setelah menjadi Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, kinerja Teradu VII (Evi-red) tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab divisi guna memastikan teknis penyelenggaraan pemilu yang menjamin terlayani dan terlindunginya hak-hak konstitusional setiap warga negara,” papar DKPP.

Sekalipun mekanisme kerja KPU bersifat collective collegial, tetapi terhadap urusan teknis divisi berada pada Koordinator Divisi. Evi sepatutnya menjadi leading sector dalam menyusun norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang menjadi tanggungjawab hukum dan etik Evi sebagai penanggungjawab divisi.

“Teradu VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” pungkas DKPP.

Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Evi beberapa kali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks caleg PDIP Harun masiku.

Baca juga  Bawaslu Jateng Rekomendasikan 35 Kepala Daerah se Jawa Tengah untuk Disanksi

Evi mengaku dicecar soal tugas-tugasnya sebagai Komisioner KPU.

“Kan semua yang ditanyakan sesuai dengan tugas-tugas saya sebagai Divisi Teknis, kemudian apa yg saya ketahui terkait dengan proses rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih, seperti itu saja. Penambahan, pendalaman saja,” kata Evi setelah diperiksa di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Rabu 26 Februari 2020.

Evi diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, yakni Wahyu Setiawan dan Saeful. Evi menyebut dicecar sebanyak tujuh pertanyaan.

“Sekitar 7 (pertanyaan),” sebutnya.

“Enggak ada. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Ya mungkin media juga sudah tahu ya, enggak ada komunikasi apa-apa, kita hanya balas surat saja,” ujar Evi. Evi menegaskan tidak mengetahui hubungan antara Wahyu dan Harun Masiku. Sebab, Evi tidak pernah berkomunikasi dengan Wahyu membahas soal Harun.

Pada Jumat 24 Januari 2020, Evi juga diperiksa KPK.Evi mengaku ditanya seputar teknis pergantian antarwaktu.

“Saya menjelaskan sesuai kapasitas saya sebagai komisioner KPU dan Koordinator Divisi Teknis. Jadi itu yang saya sampaikan, apa saja yang ditanyakan saya jelaskan secara lengkap,” kata Evi

Pemeriksaan terhadap Evi berlangsung hampir 11 jam. Evi mengaku ditanya seputar teknis penetapan calon terpilih hingga pergantian antarwaktu.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here