Tolak Lockdown, Jokowi “Menjudikan” Keselamatan Rakyat Indonesia?

0
sri mulyani jokowi

Alih-alih lockdown, Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan tes massal (rapid test). Keputusan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjawab desakan publik terkait tentang pentingnya pemerintah mengambil kebijakan yang cepat dan tanggap, terkait upaya menghentikan penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia yang beberapa hari terakhir mencemaskan masyarakat.

Rapid test merupakan serangkaian kegiatan test untuk mengetahui suatu gejala secara cepat dan tepat melalui sample yang diambil dari darah atau urine seseorang.

Sementara lockdown merupakan protokol darurat untuk mencegah orang-orang meninggalkan area tertentu. Kebijakan tersebut dibuat oleh seorang presiden ataupun perdana menteri. Gampangnya lockdown merupakan kegiatan karantina wilayah.

Pemerintah juga menginstruksikan pelaksanaan rapid test  akan melibatkan seluruh elemen rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, milik TNI dan Polri, hingga rumah sakit swasta, dan tentunya lembaga-lembaga riset serta pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

Pertanyaannya: sejauh mana efektivitas rapid test ini? Hingga hari ini publik tidak tahu bagaimana aturan main rapid test ini. Apakah gratis? Pasalnya, tempo hari publik dikejutkan dengan biaya rapid test yang lumayan mahal. Ada yang ratusan ribu rupiah, tetapi ada pula yang sampai jutaan.

Kedua, siapa yang disasar oleh rapid test ini? Bagi kalangan yang telah mengalami gejala terjangkit virus corona? Bagi kalangan yang pernah berinteraksi dengan mereka yang terjangkiti virus corona?

Pemerintah memperkirakan ada 600 ribu-700 ribu orang berpotensi terkena virus corona di Indonesia. Jika rapid test itu hanya untuk mereka, lalu bagaimana dengan sisa penduduk Indonesia lainnya?

Menurut informasi, orang yang terjangkiti virus corona bisa saja tampak sehat. Tetapi mereka membawa virus itu dalam tubuhnya sehingga sekitarnya bisa terpapar.

Baca juga  Pernyataan Dan Kritikan Mayjen Maruli Kepada Pemerintah Berujung Viral

Bayangkan bila para carier ini lantas naik transportasi umum? Commuter Line, TransJakarta atau MRT, dan tanpa sengaja publik memagang benda-benda yang telah terpapar virus itu. Lalu virus itu masuk ke tubuh kita. Dan kita terjangkiti, menjadi carier baru?

Maksudnya, rapid test ini masih belum sepenuhnya mampu menghalau pendemi virus corona karena tidak semua orang diikutkan. Dan orang-orang yang tampak sehat tetapi sebenarnya sakit ini, para carier ini bisa makin membuat pandemik ini meluas.

Karena itu memajukan rapid test dan menolak lockdown membuat publik bertanya-tanya: jangan-jangan pemerintah hendak melakukan eksperimen “herd immunity”. Ini adalah langkah cepat membangun imunitas bersama secara kolektif, dengan membiarkan masyarakat terinfeksi bersama.

Dampak “herd immunity” akan banyak orang akan terinfeksi. Mereka yang terinfeksi bisa mengalami tiga hal: meninggal, sembuh sebagai carrier (pembawa), atau sembuh total. Lantas ada golongan lainnya, yakni mereka yang kontak tetapi tidak terinfeksi dan akan memiliki kekebalan.

Pandangan ini klop dengan Menkes Terawan Agus Putranto yang menobatkan 188 WNI anak buah kapal (ABK) World Dream sebagai Duta Imunitas Corona. Pasalnya, mereka dinyatakan sehat usai menjalani observasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu

Namun, perlu dipahami bahwa “herd immunity” bisa efektif apabila karakter virus dan prediksi evolusinya  sudah bisa diketahui pasti. Masalahnya, virus ini baru memulai perjalanan evolusinya. Tidak ada satupun ilmuwan di dunia ini yang mampu memastikan perjalanan mutasi virus ini akan menjadi seperti apa.

Makanya, meskipun diketahui sudah ada beberapa orang yang sembuh karena dukungan metode atau obat-obatan tertentu, WHO tidak berani mengklaim bahwa obat atau metode penanganan virus corona sudah ditemukan.

Karena itu, “herd immunity” merupakan langkah yang spekulatif dan amat sangat berbahaya bagi seluruh rakyat. Apalagi menimbang rakyat Indonesia memiliki daya kekebalan dan status nutrisi yang rendah.  Jika “herd immunity” dilakukan khawatirnya makin banyak yang terinfeksi dan menjadi parah dengan cepat. Korban jiwa bisa meningkat.

Baca juga  Ahok Masuk Bursa Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, PKS: Jangan Ada Kesan Anak Emas

Karena itu, ada baiknya pemerintah jangan langsung menolak lockdown, meskipun rapid tesr dilaksanakan. Kedua strategi ini bisa saling melengkapi. Dengan rapid test, mereka yang berpotensi terjangkit bisa segera ditemukan. Sementara, strategi lockdown, mengisi kelemahan rapid test dengan membatasi pergerakan para carier virus corona.

Oleh: Dylan Adhitama, netizen yang khawatir pandemi corona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here