Tunjukan Dasar Hukum, Demokrat Bantah Pembelaan Luhut atas 49 TKA Cina di Sultra

0
Hinca Pandjaitan
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan

PolitikToday – Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan, membantah pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait legalitas TKA dari Cina di Sulawesi Tenggara yang tempo hari menghebohkan publik.

Luhut menganggap tidak ada pelanggaran dari kedatangan puluhan TKA tersebut. Sehingga ia meminta masalah ini jangan diperpanjang.

“Jangan dibesar-besarkan juga. Harus proposional. 49 itu dapat visa 211 A pada 14 Januari sebelum kita dapat larangan China datang ke Indonesia. Ada juga Permen Kumham. Jadi nggak ada yang dilanggar,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Melalui akun Twitternya, Hinca tegas membantah Luhut. Hinca menyebut bahwa masuknya TKA dari Cina itu jelas pelanggaran.

“Jelas pelanggaran, bahkan ancaman pidana bisa diberikan pada perusahaan yg memperkerjakan para TKA tersebut.”

Ketegasan Hinca ini merujuk pada pasal 42 dan pasal 185 dalam UU Ketenagakerjaan.

“Baca pasal 42 dan pasal 185 UU Ketenagakerjaan! Sebab, para TKA tsb tidak kantongi izin dari Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA Kemenaker. “Mereka illegal”

Tidak berhenti di situ, Hinca kemudian melampirkan dasar hukum yang dia maksud. a Tujuannya agar publik bisa paham bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Ini saya sertakan bunyi pasal yang saya sebut diatas agar kita semua bisa melihat bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja.

(rt)

Baca juga  Pemerintah Lembek Soal Natuna, Netizen: Luhut Lebih Memilih Jadi Jongos?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here