Virus Corona Guncang Publik, Mahasiswa “Ogah Lupa” Omnibus Law

0
mahasiswa

Politik Today – Rancangan Undang-Undang “sapu jagat” Omnibus Law terus dihujani aksi protes. Mahasiswa tidak mau ketinggalan untuk kembali ke aspal, berteriak dipangkal TOA menuntut keberadilan bersuara dalam melanjutkan semangat berreformasi.

Terkait RUU Omnibus Law, mahasiswa menilai keterlibatan semua elemen masyarakat tidak mewakili representative semua kalangan.

Terdapat setidaknya empat rencana Omnibus Law yaitu, Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan untuk penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Dalam RUU Omnibus Law ini DPR RI perlu di ingatkan tentang demonstrasi mahasiswa 1998. Pada aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah orde baru yang yang tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui apa-apa saja yang dikerjakan lembaga-lembaga pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, rakyat memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam perjalanan roda pemerintah.

Jika disederhanakan sumber persoalan negara ketika reformasi 1998 itu adalah maraknya kasus korupsi, kasus kolusi dan kasus nepotisme yang menggerogoti pemerintah. Tuntutan mahasiswa ketika demonstrasi 1998 itu tidak diindahkan oleh pemerintah maupun DPRRI.

Lalu bagaimana korelasinya antara demonstrasi mahasiswa 1998 dengan demonstrasi mahasiswa hari ini terkait RUU Omnibus Law.

Pada dasarnya korelasi antara demonstrasi 1998 dengan demonstrasi Omnibus Law adalah sama. Nyatanya hari ini, sisitifitas mahasiswa sama persis dengan era reformasi 1998. Hanya saja motif pandangan melihat persoalan mahasiswa saja yang berbeda. Dulu, mahasiswa mempermasalahkan pemerintahan “orde baru” karena banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan hari ini mahasiswa kembali mempermasalahkan RUU Omnibus Law yang hanya mengedepankan kepentingan sekelompok orang saja.

Setidaknya kemaren itu terdapat lima poin penting yang dituntut oleh mahasiswa.

Pertama, menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU 15/2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab II Pasal 96 tentang perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Baca juga  Mungkinkah Gejayan Memanggil Gerakan Nasional?

Kedua, menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi.

Ketiga, menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keempat, menolak penyederhanaan izin investasi yang berdapak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelima, mendesak pemerintah membuka ruang partisipsi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan.

Mahasiswa sepertinya sangat kecewa dengan pemimpin bangsa ini. Meskipun sedang melakukan reses, setidak-tidak DPRRI perlu memberikan respon. Tidak ada alasan untuk zaman sekarang ini komunikasi adalah factor penghambat. Anggota dewan tersebut bisa menggunakan berbagai alat komunikasi untuk sekedar memberikan feedback dalam prinsip berkomunikasi.

Demonstrasi adalah ruang kelas besar dimana mahasiswa belajar berdemokrasi, dimana mahasiswa ikut serta dalam mengemban amanah tridarma perguruan tinggi.

Selain itu, publik pun juga perlu mengapresisasi ketulusan sikap mahasiswa ini, dikala negara sedang dihebohkan dengan virus corona yang sangat mematikan. Mahasiswa merelakan diri untuk turun ke jalan. Menuntut Omnibus law Cipta kerja agar dapat mensejahterekan bangsa ini kedepannya tampa adanya ketimpangan sosial.

Mahasiswa memastikan tidak ada lagi kata masyarakat yang termarginalisasikan hari ini dan kedepannya.

 

*Dajon Gunawan*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here