Virus Corona Tak Sebahaya RUU Cipta Kerja dan Kasus Korupsi Harun Masiku

0
corona

Hampir satu minggu isu wabah Virus Corona masih jadi trending topik media massa. Terkait proses hukum tersangka penyuapan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan jadi tidak menarik untuk diikuti publik.

Padahal, KPK tetap mengadili para koruptor Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislative periode 2019-2024 Harun Masiku bersama mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang masih menjadi buron hingga hari ini melalui pengadilan in absentia.

Buktinya, dengan ramainya pemberitaan virus corona publik tidak ‘ngeh’ dengan kasus penyuapan KPU tersebut dan tidak menarik lagi untuk disimak.

Lama-kelamaan, Harun Masiku dan Nurhadi semakin bebas berkeliaran tanpa ditahan atas perbuatan yang merugikan kredibilitas dari lembaga antirasuah itu. Masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap KPK jika dua buronan ini tidak ditahan seperti para koruptor lainya yang telah menjalankan masa tahanan di lembaga KPK ini.

Belum soal lainya. Seperti kebijakan omnibus law yang hari ke hari tetap digodok membentuk RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversi dan menabrak prinsip hukum nasional dan HAM internasional.

Meski ditolak bahkan para mahasiswa dan serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa ke DPR RI jadi tidak berarti karena tidak menarik disimak oleh masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan media massa tanah air lebih condong melakukan peliputan mengenai langkanya mendapatkan masker serta ancamana kena terinfeksi virus corona dibanding isu besar lainya yang merugikan negara dan kredibilitas dari KPK sendiri.

Ditelisik lebih dalam mengenai persolan penolakan RUU Cipta Kerja ini bermula salah dalam penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja tak sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Di mana dalam aturan Pasal 25 ICCPR, mewajibkan negara membuka partisipasi publik dan menjamin hak masing-masing warga negaranya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atas suatu aturan baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih.

Baca juga  Marah dan Kaget Rentan Stroke, Kalau Tak Sanggup Jokowi Mundur Saja

Kemudian Pasal 19 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan akses atas informasi, mencari, dan mendapat informasi baik langsung, tertulis, dan melalui medium lain. Faktanya dalam penyusunan RUU Cipta Kerja publik tak dilibatkan dan tidak mendapat cukup informasi.

 

Oleh, Jhon Travolta

Mahasiswa Politik Semester Akhir

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here