Wapres “New Release” Kibulan Kemiskinan 0% yang Tidak Sesuai Fakta

0
ma'ruf amin

Politik Today – Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Jika dikalkulasikan, tercatat pada semester pertama 9,41 persen, sedangkan pada semester kedua turun 9,22 persen.

Dilansir dari CNN Indonesia, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan “kemiskinan kita 9 koma sekian, kami ingin menghilangkan sampai 0 persen, jadi bukan 9, kita masih 9 koma. Target kami bagaimana kemiskinan hilang. Tak ada lagi orang miskin.” Kalimat ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf ketika berpidato di depan peserta akernas Ikatan Dai Indonesia, di Kantor Wakil Presiden, 9 Maret 2020.

Ma’ruf Amin juga menyatakan, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Pemerintah saat ini telah menggelontorkan bantuan sosial berbentuk, program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rasra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Dari paparan di atas, tentunya terasa sangat “sejuk” sekali. Mulai dari data BPS yang menunjukan penurunan angka kemiskinan. Datanya juga bisa dibayangkan, betapa rumitnya menghitung angka-angka penduduk miskin tersebut sehingga terasa sangat meyakinkan. Dari niat baik Wapres Ma’ruf Amin juga dinilai sangat mulya sekali, mau menurunkan angka kemiskinan menjadi 0 persen. Demikian halnya dengan program kerja PKH, bantuan pangan, PIP dan PIP-K yang seakan kemiskinan di Indonesia ini benar-benar akan hilang di telan bumi.

Hari ini, program kerja yang digadang-gadang Wapres akan menghilangkan angka kemiskinan, ternyata banyak sekali mengalami permasalahan dalam pelaksanaanya. Misalnya saja PKH, sampai dengan hari ini program PKH telah meresahkan masyarakat. Tersiar berita dari Ombudsman RI yang menemukan maladministrasi dalam penyelenggaraan PKH. Dimana program ini diselenggarakan dibawah naungan Kementerian Sosial RI dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Baca juga  Kenaikan Tarif BPJS Kado Pahit Untuk Rakyat

Menteri Sosial dinilai perlu melakukan validasi data kembali agar penyaluran bantuan PKH bebenar-benar tersalurkan dengan baik. Selain itu, Ombudsman juga menyoroti soal belum terintegritasnya pengelolaan data calon penerima PKH dari e-PKH ke Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusat data dan Informasi Kementerian Sosial RI.

Bahkan, Ombudsman menantang Kementerian Sosial, karena terlalu lamban dalam proses penanganan pengelolaan-pengaduan ketika ada masalah di tingkat daerah.

Selain itu, program bantuan pangan (Rasra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program ini juga pernah mengalami kesalahan dalam pengelolaan. Pada bulan Juni 2019, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan kegelisahannya karena beras yang semakin menumpuk di gugang Bulog. Kejadian ini menyebabkan beras tersebut terancam busuk.

Bahkan, gudang penampung beras Bulog juga mengalami over kapasitas. Gudang beras Bulog hanya berkapasitas 2,6 juta ton. Ketika itu, kapasitas gudang hanya menyisakan 300 ribu ton. Jika program ini terus berlanjut maka kapasitas gudang dan pendistribusian pangan pun mesti diperbaiki, karena gudang Bulog sudah tidak layak pakai.

Sementara itu, program lainnya seperti PIP dan PIP-K juga banyak mengalami permasalahan yang tidak kunjung selesai. Masih banyak pendataan siswa dan mahasiswa terkait program ini yang tidak sesuai dengan kreteria yang sudah ditetapkan.

Karena banyaknya persoalan ini, maka Wakil Presiden Ma’ruf Amin harus menarik kembali pernyataannya terkait “kemiskinan 0 persen” yang tidak akan pernah terjadi itu. Apalagi program-program yang diandalkan pemerintah masih jauh dari kata siap untuk menjalaninya.

 

Ujang Nugroho: Pengamat Ekonomi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here