Abuse of Power Staf Khusus Milenial Presiden, Coba Keruk Proyek Saat Pandemi?

0
staf khusus milenial

Aji mumpung memanfaatkan posisi sebagai Staf Khusus Milenial dilingkaran istana adalah tindakan abuse of power. Apalagi secara terang-terangan menggunakan administrasi surat menyurat resmi kenegaraan untuk mendapatkan proyek ratusan milyar rupiah.

Apalagi rakyat dan beberapa eleman rakyat melalui berbagai ormas sedang berjibaku tolong menolong untuk bertahan menghadapi wabah corona. Baik untuk memenuhi kebutuhan harian, maupun untuk mengadakan Alat Pelindung Diri bagi Tenaga Kesehatan.

Tetapi semangat tolong menolong ini tidak menjadi perilaku dan sikap dari staf khusus Presiden. Yang mengklaim diri milenial dan jauh dari mental kolonial. Malah sebaliknya memperlihatkan perilaku bercirikan nepotisme, kolusi dan diduga korupsi dalam proyek Relawan Desa Lawan Covid-19.

Kasus yang terbuka ke publik terduga menyalahi wewenang terkait mencoba mendompleng pelaksanaan Relawan Desa Lawan Covid-19. Dimana mencoba mengarahkan untuk melibatkan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Dimana Andi Taufan Garuda Putra pernah menjadi CEO diperusahaan tersebut sebelumnya.

Adapun proyek yang coba dimanfaatkan tanpa kerjasama alias pencatutan bersumber dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) senilai Rp 586 miliar dengan mata anggaran dari Dana Desa.

Secara kelembagaan Kemendes PDTT memiliki jalur birokrasi dan struktural sampai ketingkat Desa. Terutama adanya pendamping Desa yang memiliki tugas dan wewenang memastikan program pemerintah berjalan terukur, tetap sasaran dan terjauh dari nepotisme dalam pelaksanaan di tingkat desa.

Adapun celah yang menjadi indikasi abuse of power Staf Khusus Milenial Presiden adalah melalui Program Relawan Desa Lawan Covid-19 ini berdasarkan Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai yang dikeluarkan oleh Mendes PDTT.

Bercermin dari kasus abuse of power dengan memanfaatkan posisi sebagai staf khusus Presiden. Tentu ini menambah beban kerja Pemerintahan saat ini untuk mitigasi wabah corona yang semakin baik dan padu sampai ditingkat Desa.

Baca juga  Perangkat Stafsus Jokowi, Pengamat: Menyia-nyiakan Anggaran Perlu Dipangkas

Maka sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi staf khusus Presiden dari kalangan milenial yang tidak kompeten dan terlibat konflik kepentingan.

Termasuk mencopot Andi Taufan Garuda Putra dengan memproses hukum yang telah melakukan penggunaan administrasi kementerian sekretaris negara menyurati camat untuk wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Oleh: Bujaswa Naras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here