BPJS Kesehatan Belum Turunkan Tarif Dengan Alasan Belum Menerima Salinan Putusan MA, Pemerintah Nunggu Rakyat Patungan Biaya ‘Gosend’?

0
iuran bpjs

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tentang pembatalan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang naik 100% per 1 Januari 2020 lalu. Pembatalan kenaikan iuran tersebut mulai berlaku sejak putusan MA itu dibuat, yakni pada 27 Februari 2020. Putusan itu disebut tidak berlaku surut, artinya iuran yang telah dibayarkan peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020 tidak dikembalikan ke peserta.

Meskipun demikian, dengan keluarnya putusan MA tersebut masyarakat tetap bersyukur. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat kembali kecewa dengan pemerintah yang tidak cekatan merevisi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada bulan Maret 2020, masyarakat tetap menanggung beban iuran kenaikan 100 persen. Dan kini, pada April, ketika rakyat tengah terbebani oleh pandemi corona yang membuat perekonomian berantakan, penurunan iuaran BPJS Kesehatan yang diharapkan tidak kunjung turun juga.

Sialnya, telisik demi telisik, alasan belum juga diterapkannya putusan tersebut karena BPJS Kesehatan belum menerima salinan putusan MA. Celakanya lagi, dengan entengnya pihak BPJS Kesehatan mengatakan kelebihan pembayaran akan menjadi saldo peserta. Dari sudut pandang ini menimbulkan asumsi bagi masyarakat, ternyata begitu mudah bagi negara untuk ‘memiskinkan’ rakyatnya, dan begitu sulitnya untuk mensejahterakan.

Pertanyaannya, apakah negara sebegitu ‘miskinnya’ sehingga begitu kesulitan untuk mendistribusikan salinan suatu putusan antar lembaga yang notabene institusinya berada dalam satu wilayah. Apa perlu rakyat ikut berdonasi untuk mengumpulkan biaya pengantaran ‘Gosend’ dari MA ke BPJS Kesehatan?

Jika memang iya dibutuhkan; seperti halnya donasi-donasi atau penggalangan dana oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan APD petugas medis terkait corona yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara; saya adalah orang pertama yang akan berdonasi. Atau jika perlu, saya akan menanggung sepenuhnya biaya ‘Gosend’ ekspedisi surat negara tersebut. Karena, dengan tekanan ekonomi akibat corona ini, sangat penting bagi negara untuk menyelamatkan kas rumah tangga penduduk Indonesia.

Baca juga  Pengorbanan Patmi, Martir Perjuangan Kaum Petani

Jika mengikuti alur berpikir BPJS Kesehatan yang akan menjadikan kelebihan pembayaran sebagai saldo peserta memang tidak salah. Yang salahnya, kondisi sulit akhir-akhir ini menuntut negara lebih peduli dan empati. Jangankan kelebihan per masing-masing kelas, uang seribu perak saja saat ini sangat berarti bagi masyarakat untuk bertahan hidup di tengah ancaman pandemi corona yang masih gelap sampai kapan ujungnya.

Memang sejatinya, situasi sulit akhir-akhir ini membutuhkan solidaritas sosial. Tapi menumpukan solidaritas sosial ‘hanya’ kepada rakyat hanya menambah bukti bahwa pemerintah tidak bisa mengayomi dan melindungi rakyatnya. Penting bagi pemerintah untuk memahami relung hati rakyat. Jangan sampai, rakyat akhirnya berpikir, untuk apa ada pemerintah jika rakyat jualah yang harus memikirkan bagaimana cara ia mempertahankan hidupnya.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here