‘Celengan’ Pendidikan Rusak ‘Diinjak’ Ibu Kota Baru

0
pendidikan

Sumber anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona yang diatur pada Pasal 2 Huruf E Perpu Nomor 1 Tahun 2020 berasal dari sisa anggaran, Dana Abadi Pendidikan, Dana yang Dikuasai Negara (uang sitaan), dana Badan Layanan Umum (BLU), serta dana Badan Umum Milik Negara (BUMN). Namun demikian, Dana Abadi Pendidikan langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak. Alasannya, karena yang namanya anggaran pendidikan itu tidak boleh dalam posisi yang pas-pasan. Jika pun anggaran yang telah tersedia berlebih, maka kebijakan yang paling tepat adalah menabungnya untuk keperluan pendidikan selanjutnya.

Selain itu, bidang pendidikan adalah ‘hulu’ dari kemajuan-peradaban sebuah bangsa. Sebuah negara dikatakan negara maju, dipastikan bahwa pendidikannya sudah mencapai taraf berkualitas. Pada prinsipnya, pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang berkualitas pula. Dan salah satu factor pendorong berkualitasnya sebuah negara karena memiliki anggaran yang cukup dan bahkan lebih daripada cukup.

Meskipun anggaran pendidikan hari ini berlebih, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Saat ini saja, lemahnya pendidikan nasional dapat dilihat dari profesionalisme pendidik atau guru, kondisi sekolah, system pembelajaran, dan kondisi murid masih sangat ketinggalan dari negara lain. Hal ini dikarenakan pengalokasian dan system pembiayaan pendidikan yang belum maksimal. Jikapun anggaran pendidikan sedang berlebih, maka yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan pengalihan dana yang berlebih.

Kemudian, rencana pemotongan dana pendidikan juga dinilai tidak tepat. Karena masih ada anggaran lain yang bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk menangani wabah Covid-19 ini. Misalnya, dana pembangunan ibu kota baru yang dinilai tidak ada ‘urgenitasnya.’ Terhitung sebesar Rp419 triliun anggaran ibu kota baru, jika dialokasikan untuk ‘mengusir’ Covid-19, tentunya sudah lebih dari cukup. Bahkan dana sebesar itu dinilai masih kurang, jika wabah Covid-19 ini tidak terbendung sama sekali. Selain itu, anggaran untuk membangun ‘beton’ lainnya juga dinilai kurang tepat ditengah mewabahnya Covid-19 ini.

Baca juga  Demi Keselamatan Rakyat, Batalkan Omnibus Law & Pemindahan Ibu Kota Baru!

Jika pemerintah tetap berkeras hati untuk menggunakan dana pendidikan, maka hal ini akan sangat melukai perasaan dunia pendidikan, terutama guru-guru sebagai garis terdepan pendidikan. Apalagi jika dilihat kondisi guru yang masih menyandang status honorer yang hari ini sangat memprihatinkan. Untuk guru honorer yang tidak mempunyai Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), hari ini sangat mengeluhkan tidak adanya penghasilan selama tiga bulan sejak Januari 2020. Hal ini karena dana untuk gaji guru honor belun juga cair. Sementara mereka tidak bisa mendapatkan honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun ini karena tidak mempunyai NUPTK.

Gerakan dari Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) juga tidak tinggal diam. Gabungan para guru ini didaerah-daerah mulai memberontak agar anggaran untuk peningkatan mutu guru dan pendidikan segera di cairkan. Tuntutan itu terjadi seperti di Kota Bandung. Pasalnya sebagian besar guru honorer tidak mendapatkan penghasilan selama tiga bulan.

Sebab itu, keputusan untuk membangun ibu kota baru sungguh sangat melukai hati para guru-guru. Tidak hanya guru, masyarakat pun pada umumnya juga merasakan hal yang sama terkait pembangunan ibu kota baru ini.

Kemudian dari pemerintah juga tidak membuka suara tentang kejelasan nasib para guru ini. pemerintah tidak mau membuka suara terutama Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri yang paling lantang menyuarakan ibu kota baru. Masyarakat dan jajaran para guru-guru sangat mengharapkan Luhut berbicara dan mengatakan, “anggaran pembangunan ibu kota baru akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan untuk gaji para guru honorer yang belum dibayar.” Jika Luhut dan pemerintah tidak melakukan hal tersebut, maka masyarakat dan guru akan semakin menderita bukan hanya karena Covid-19, tetapi juga karena gaji mereka belum dibayar.

Baca juga  Bertambah, Kemenkes Sebut 4 Orang Positif Corona

 

Dajon Gunawan: Aktifis Jalanan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here