Demi Keselamatan Rakyat, Batalkan Omnibus Law & Pemindahan Ibu Kota Baru!

0
omnibus law

Semestinya pemerintahan Jokowi menjadi penggerak semua potensi anak bangsa agar semua pihak bersatu, baik dari sisi hati, pikiran, dan langkah untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa dari wabah corona plus resesi ekonomi. Pemerintah menjadi teladan bagi semua pihak, yang menunjukkan solidaritas membersamai rakyat terdampak wabah dan membutuhkan bantuan nyata.

Tetapi publik belum merasakan dan melihat kebijakan tersebut. Kemudian publik dan beberapa tokoh terus meminta pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di tengah darurat Covid-19 yang menanjak. Alasan yang mengemuka tentang pembatalan pembahasan adalah menyelematkan nyawa dan kelaparan rakyat paling penting saat ini. Apalagi prioritas utama DPR RI adalah mengawal pemerintahan sukses menghadapi wabah yang belum jelas kapan berakhirnya.

Termasuk juga membatalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kemudian merealokasi anggaran IKN dengan persetujuan DPR RI. Dan dapat dialihkan sepenuhnya membiayai kebutuhan rakyat mematuhi keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melawan Covid-19.

Alasan paling masuk akal, lebih baik mengalokasikan anggaran pemindahan IKN kepada kebutuhan bertahan hidup rakyat ketimbang meneruskan pemindahan IKN. Sebab diduga hanya menyelamatkan segelintir pengusaha penopang oligarki politik yang ingin menghamburkan uang negara.

Pembatalan dua hal ini menunjukkan itikad dan pedoman baik bagi rakyat. Dimana pemerintah menyatakan keberpihakan kepada rakyat yang berasal dari implementasi amanat UUD 45 sebagai konstitusi tertinggi negara. Dimana pemerintah selaku penyelenggara negara telah hadir dan ada bagi rakyat.

Jika tetap tidak membatalkan, malah meminta DPR RI tetap melakukan pembahasan RUU Omnibus Law. Proses ini telah resmi diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Justru menjadikan pemerintahan Jokowi dan DPR RI bersama-sama lebih tunduk kepada ketamakan oligarki politik kekuasaan. Yang dengan aman berlindung dalam koalisi oligarki partai pendukung pemerintahan.

Baca juga  SBY: Corona is Real, Not Fiction, Not Hoax

Apalagi saat ini perkembangan dari kerja dan kinerja panja Jiwasraya hilang entah kemana. Jangan sampai koruptor dari maling uang nasabah Jiwasraya dan uang negara di BUMN lenyap tak berbekas. Sebab uang yang dijarah bisa menjadi bagian dari menyelamatkan ekonomi negara setelah wabah Corona mereda.

Dan akhirnya persepsi publik terbentuk bahwa pemerintahan Jokowi dan DPR RI bersama sama melindungi ketamakan oligarki kekuasaan dan mengkesampingkan nyawa rakyat Indonesia yang berjuang mewalan musuh yang tidak kasat mata.

Semoga itu tidak terjadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here