DPD: Kemenaker Harus Lindungi Hak-hak Ratusan Ribu Pekerja yang Kena PHK

0
bambang sutrisno dpd

PolitikToday – Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, meminta Kemenaker bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan UU Ketenagakerjaan menyikapi ratusan ribu PHK massal di berbagai daerah akibat dampak virus corona. Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2020).

Pasalnya, dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 150-172 disebutkan bahwa tidak ada istilah PHK sepihak dan PHK tanpa pesangon.

“Kemenaker harus berkomitmen menegakkan melaksanakan UU Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK oleh pengusaha,” tegas Bambang Sutrisno.

Menurut Bambang, Kemenaker memiliki tugas pengawasan terhadap tenaga kerja dan memaksimalkan pengawasan tersebut di setiap provinsi di Indonesia. Terutama, mereka yang terkena PHK di tengah pandemik saat ini.

“Kemenaker harus tegas memaksimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setiap badan usaha yang terduga terkena dampak pendemik Covid-19. Pastikan setiap PHK dilakukan sesuai prosedur UU Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Sebanyak 139.288 pekerja di Jakarta terkena PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave) akibat terdampak pandemik Covid-19. Para pekerja itu berasal dari 15.472 perusahaan.

Rinciannya, 25.956 pekerja dari 2.881 perusahaan terkena PHK dan 113.332 pekerja dari 12.591 perusahaan dirumahkan sementara. Gelombang PHK ini dapat dipastikan juga melanda kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang.
(rt)

Baca juga  SBY Ngetwit "Bersatu Lawan Corona", Netizen: Jaman Pak SBY Gak Ada Cebong Sama Kampret

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here