Langgar PSBB Bisa di Bui, Dewan Terhormat Makin Miskin Empati?

0
PSBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menerbitkan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sementara itu, Ibu kota, DKI Jakarta per hari ini, Jumat (10/4) resmi menerapkan aturan PSBB. Adapun salah satu hal yang dilarang dan dibatasi yaitu dilarangnya seluruh pertemuan dan perkumpulan untuk melakukan kegiatan olahraga, politik, hiburan, akademik, dan budaya serta membatasi jumlah orang yang berkerumun hanya 5 orang saja.

Untuk sanksi bagi pelanggar, hukuman mulai dari pidana ringan hingga sanksi berat jika melakukan berulang. Sanksi tersebut, juga termasuk ketentuan di Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya satu tahun dan denda sebesar-sebesarnya Rp 100 juta. Jadi dapat dipastikan, hingga kebijakan PSBB dicabut, tidak akan ada aksi demonstrasi yang terjadi di ibu kota.

Agaknya, kebijakan inilah yang dijadikan ‘peluang’ oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengebut pengesahan Omnibus Law dan sejumlah kebijakan kontroversi lainnya. Barangkali DPR berpikir ini kesempatan langka. Kapan lagi membuat produk hukum tanpa harus dirongrong dari luar pagar DPR. Hampir mustahil kan, jika dilakukan dalam kondisi normal?

Bagi DPR ini mungkin waktu yang tepat dan lagkah yang brilian menjalankan agenda politik. Tapi para dewan yang lolos ke Senayan dengan modal besar ini lupa membaca literature sejarah bangsa tentang perlawanan rakyat terhadap negara. DPR lupa, Indonesia pernah guncang walaupun Ibu Kota Negara diam senyap saja.

Perlawanan itu tersimpan dalam manuskrip sejarah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat pada tahun 1958 dan disambut oleh Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pada tahun yang sama. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Namun, melihat cara pemerintah menanganinya, barangkali negara kala itu menganggap hal ini adalah sebuah pemberontakan.

Baca juga  KontraS Resmi Tolak Draf Omnibus Law Dan Hadiri Rapat Pembahasan di Istana

Tapi jika kita menyelami akar permasalahan dari munculnya PRRI, dapat kita temukan, bahwa ini merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Jika diperinci lebih jauh, setidaknya ada 4 alasan kenapa PRRI terjadi, (1) keinginan daerah untuk mengganti pemerintah pusat yang dianggap lamban, (2) pemerintah pusat bersikap tidak tegas dalam menyelesaikan masalah di daerah, (3) tuntutan otonomi daerah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan (4) ketiadaan perhatian pemerinta pusat terhadap pembangunan daerah.

Jika kita tarik garis waktunya, apa yang terjadi 62 tahun yang lalu tersebut, sama halnya dengan hari ini. Kondisi Indonesia hari sedang tidak stabil, negara tergagap akibat serangan mendadak virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Persepsi publik pun memunculkan 4 masalah mendasar, yaitu (1) pemerintah pusat dianggap lamban dalam mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, (2) pemerintah dianggap tidak mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dalam penanganan corona, (3) paket ekonomi pemerintah dalam menangani corona dianggap tidak akuntabel dan transparan, dan (4) pemerintah bersama DPR dianggap memanfaatkan momentum corona untuk meng-goal-kan sejumlah aturan, termsuk Omnibus Law RUU Ciptaker.

Belajar dari sejarah untuk menjawab 4 keresahan rakyat di atas, penting bagi pemerintah dan anggota dewan untuk membuka hati dan meninggikan empati. Bukan hanya sekedar mementingkan kepentingan kelompok sendiri dan mengharapkan pembagian komisi. Jika negara gagal membuka hati dan meninggikan empati, tak tertutup kemungkinan NKRI hanya tinggal narasi untuk anak cucu kita dikemudian hari.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here