Nasib ‘Ojol’ Dipusaran PP PSBB Ala Jokowi

0
ojol

Para driver ojek online atau ojol menjadi salah satu pihak yang paling ‘dak-dik-duk’ jantungnya dalam menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskla Besar (PSBB). Bagaimana tidak ‘dak-dik-duk,’ Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB menyinggung larangan angkutan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online mengangkut penumpang. Bunyi peraturan itu seperti ‘layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengankut barang dan tidak untuk penumpang,’ Jakarta Senin 6 April 2020.

Dari PP PSBB ini sudah jelas akan berpengaruh terhadap penghasilan driver ojol secara siknifikan. Namun demikian, tentunya para ojol ini tetap mengharapkan ada soslusi yang tepat dari pemerintah agar tetap bisa menghidupkan keluarga dirumah. Apalagi bagi driver ojol yang tidak memiliki keahlian lain yang dapat menunjang kehidupannya.

Pemerintah memang tidak membatasi ruang gerak ojol sepenuhnya. Driver ojol masih dibolehkan untuk mengangkut barang yang dipesan pelanggan mengunakan aplikasi ojol tersebut. Sebab itu untuk mengatasi persoalan ini, sedapat mungkin, pemerintah harus mengalakkan masyarakat untuk memesan makan atau barang secara rutin dengan mengunakan jasa ojol. Hal ini dianggap penting karena mempertimbangkan pengasilan ojol yang hanya melalu aplikasi tersebut.

Selain itu, agar jajaran para ojol ini tidak resah, sebaiknya pemerintah turun kelapangan dan merangkul organisasi ‘per-ojolan’ agar para ojol tidak merasa didiskriminasikan akibat kebijakan PSBB ini. Pemerintah juga perlu mencari angka pasti berapa jumlah ojol keseluruhannya. Terkait data dan jumlah ojol, memang tidak diketahui berapa jumlah pastinya. Dari Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia dan perusahaan aplikator juga tidak pernah menyatakan secara pasti berapa jumlah ojol se Indonesia. Namun beberapa pengamat mengatakan jumlah ojol se Indonesia mencapai 2,5 juta orang. Perkiraan itu belum termasuk ojek daring yang mencapai 200 ribu orang. Dan jika di perbandingkan dengan jumlah warga negara Indonesia jumlah ojol diperkirakan 6,1 persen dari 258,7 juta jiwa masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui data pastinya, tentunya pemerintah perlu menata berapa jumlah ojol se Indonesia. Hal ini dirasa penting karena dari data tersebut pemerintah bisa menentukan kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan.

Baca juga  Anggota Fraksi PDIP Tabrak Ojek Online, Pemeriksaan Polisi Terhambat UU MD3

Kemudian, usulan insentif juga mulai bermunculan. Jika dikalkulasikan pendapatan ojol rata-rata perharinya mencapai Rp200 ribu. Maka insentif yang sewajarnya didapat oleh ojol sebesar Rp100 ribu selama kebijakan PSBB diberlakukan. Jadi pemerintah mesti menyediakan anggaran Rp100ribu perharinya untuk 2,5 juta orang ojol selama diberlakukannya PSBB. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pengelapan dana atau korupsi. Selain itu, pemberian isentif juga harus terukur dari sudut pandang perekonomian.

Selanjutnya, pemerintah juga harus terbuka dan mengkomunikasikan kepada driver ojol terkait kebijakan PSBB ini. Hal ini juga dinilai penting agar para ojol tidak dirugikan dikemudian hari. Selain itu pemerintah juga harus menjelaskan, ‘kenapa ojol merasa menjadi pihak yang paling disudutkan akibat dari kebijakan PSBB ini?’

Untuk menyelamatkan kehidupan ojol ini, pemerintah juga perlu memerintahkan para menteri terkait bagaimana menanggulangi dan memberi solusi terhadap persoalan ini. Misalnya Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja harus memberikan semacam program kerja atau membuat diskusi berupa pemberian tips-tips yang membuka wawasan para ojol agar tidak terlalu panic dengan kebijakan PSBB ini. Atau Menteri Ketenaga Kerjaan juga perlu membuat semacam pelatihan tertentu yang bisa meningkatkan kreatifitas, inovasi atau oportuniti lainnya.

Dari menteri BUMN juga perlu mengambil peran lebih pada persoalan ini. Mungkin Menteri BUMN bisa memerintahkan setiap pegawainya untuk berbelanja secara online. Selain itu, Menteri BUMN juga perlu membuat kanal-kanal usaha kecil yang sifatnya berbasis internet agar para ojol bisa mengisi waktu senggang ketika belum mendapatkan orderan.

 

Dajon Gunawan: Aktifis Jalanan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here