Pak Jokowi, Mudik Boleh atau Tidak? Jangan Plin-plan dong!

0
jokowi

Bulan Ramadan tinggal hitungan hari. Masyarakat dibuat galau atas pernyataan Pemerintah untuk lakukan ritual mudik atau tidak. Ketegasan dari Jokowi belum ada, karena hanya sebatas anjuran dan himbauan. Pemerintah mengoreksi kebijakannya tentang larangan mudik lebaran Idul Fitri untuk mencegah penularan wabah corona semakin meluas. Mudik suatu tradisi yang dilakukan tiap tahun.

Bukan hanya di Indonesia. Muslim dunia pun melakukan kebiasaan pulang ke kampung halaman di saat lebaran. Yang jadi masalah di tanah air tidak hanya sebatas itu. Keplin-plan-an dari pemerintah khususnya bawahan Jokowi membuat pernyataan yang berbeda-beda ke publik.

Juru bicara Presiden membolehkan, lalu dibantah Mensesneg dan kemudian dikoreksi lagi sama Jubir lalu dibantah lagi sama Menteri serba guna Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Jokowi belum bersikap sama sekali.

Entah apa yang merasuki Presiden kita tercinta. Tidak ada lagi larangan mudik. Tetapi masyarakat tetap diharapkan tidak pulang kampung karena berpotensi menyebarkan wabah Covid-19 ke daerah-daerah.

Berdasarkan pengalaman arus mudik tahun 2019, ada 19,5 juta orang pergi mudik dari kota-kota besar, terutama Jakarta, ke daerah-daerah. Menjadi malapetaka kalau sejumlah itu juga serempak mudik, atau sedikitnya beberapa juta orang dari episentrum pandemi, Jakarta, pergi ke kampung halaman.

Namun, seolah pasrah bahwa ritual kolosal tahunan itu tidak dapat dicegah, maka sia-sia saja melarangnya, pemerintah mempersilakan mereka yang mau mudik. Pemerintah tak melarang, tetapi tidak juga menganjurkan. Kalau ada yang memaksa mudik, risikonya tanggung sendiri.

Kalau diperhatikan di pemerintahan ini tidak kompak dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat. Tidak satu suara dan seolah-olah tidak ada kordinasi. Dalam arti kordinasi yang sistematis. Semua merasa sudah bekerja dengan baik. Yang penting Jokowi selaku Kepala Negara sudah mengetahui inti permasalahan. Waduh, kalau begini tentu masyarakat akan bertambah bingung.

Baca juga  Gibran ‘Tantang’ Hasto Terkait Dukungan Kepada Kaum Muda

Bukan kali pertama pernyataan para bawahan Jokowi membuat masyarakat bingung. Tidak ada yang bisa dipegang omongan bawahannya. Semua hanya formalitas protokoler saja. Kita semua tentu masih ingat soal wacana revisi Undang-undang KPK.

Kala itu Jokowi belum menyetujui tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM mengatakan sudah disetujui. Sang Presiden pun mengkoreksi kalau UU tersebut sudah direvisi oleh DPR dan disetujui oleh Menkum Ham. Yang menderita tetap rakyat. Inti dari formalitas yang tersirat “Demi keselamatan bersama” ditonjolkan dalam pidato Jokowi kala itu.

Namun para Menterinya salah mengartikan bentuk dari kalimat tersebut. Sehingga tiap ucapan Jokowi ditambah bahkan dibumbui dengan asumsi dari bawahannya kala berbicara dihadapan wartawan.

Jika kebiasaan blunder pernyataan seperti ini hingga masa akhir jabatan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa dipastikan rakyat terus dibodohi dengan pernyataan berbelok-berbelok seperti ini. Lalu apa yang bisa rakyat lakukan agar pemerintah ini bisa paham akan kesalahannya supaya rakyat tidak dibuat bingung?

Jawabanya cukup Jokowi saja yang memberikan pernyataan tanpa ada bisikan-bisikan menyesatkan dari bawahannya.

 

Oleh: Jhon Travolta

Pegiat Media Sosial 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here