PDIP Minta Anggota DPR Tak Menolak Uang DP Mobil

0
PDIP

PolitikToday – Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pariera mengatakan, sebaiknya anggota dewan tidak menolak pemberian uang muka untuk membeli kendaraan sebesar Rp 116.650.000.

Pemberian uang muka mobil itu berdasarkan surat bernomor SJ/8424/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/2020 yang diteken Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin, (6/3/2020) lalu.

“Gak usah cari kredit popularitas dengan statement-statement yang kedengaran populis heroik seperti ini. Bikin statement menolak, tapi diam-diam ambil juga,” kata Andreas.

“Karena kalau soal anggaran, sesuatu yang sudah dianggarkan kemudian ditolak, terus kemudian anggaran mau dikasih ke siapa? Karena kalau sudah dianggarkan itu hak, bukan pemberian. Apa dikembalikan ke kas negara, jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)?” sambungnya.

Andreas berpandangan, sebaiknya uang muka pembelian kendaraan tersebut tetap dianggarkan, tetapi tidak wajib peruntukannya.

“Atau kalau memang anggaran itu ada, bisa juga dimanfaatkan, tidak harus untuk DP mobil, kalau sudah punya kendaraan. Tapi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain termasuk bantuan untuk masyarakat, tenaga medis di dapil,” kata Andreas.

Diketahui, sebuah surat berisi pemberian uang muka bagi anggota DPR RI untuk membeli kendaraan sempat viral di media sosial. Namun setelah dikonfirmasi, pemberian uang muka itu ditunda dengan alasan untuk kepentingan penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.

Dalam surat yang diteken oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin (6/4/2020) tersebut dinyatakan seluruh anggota DPR RI akan dikirimkan uang sebesar Rp 116.650.000 pada Selasa, 7 April 2020. Saat dikonfirmasi, Indra menyatakan kalau pengiriman uang ratusan juta rupiah tersebut diputuskan untuk ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

“Itu sudah dipending,” kata Indra saat dihubungi wartawan, Rabu (8/4/2020).

Baca juga  Arteria Dahlan Tantang KPK OTT Kader PDIP

Indra menyebut sebagian anggaran DPR RI dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ia juga menyebut anggaran DPR RI dipangkas hingga Rp 200 miliar dan dialihfungsikan untuk menangani Covid-19.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, anggaran DPR juga dipotong untuk penanganan wabah Covid-19 secara nasional,” ujarnya.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here