Pemerintah dan DPR Mau Bahas Omnibus Law, Muhtar Said: Jangan Aji Mumpung!

0
Menolak omnibus law

PolitikToday – Pengamat Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said meminta DPR dan pemerintah tidak aji mumpung memanfaatkan situasi pandemi Corona (Covid-19) untuk menggolkan RUU Cipta Kerja.

Desakan ini disampaikan terkait dengan Baleg DPR, Selasa hari ini (14/4/2020) pukul 14.00 WIB mengagendakan rapat kerja (Raker) bersama dengan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju.

Said meminta seluruh pembantu Jokowi tidak menghadiri rapat kerja tersebut. Apalagi, Presiden Jokowi pada Senin (13/4/2020) kemarin sudah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.

“Ini jelas aji mumpung secara politik ya, dimana masyarakat lagi fokus menangani Corona, nantilah 3 bulan kedepan sampai keputusan darurat dicabut, menteri fokus ngurusi umat menghadapi Covid-19,” tegas Muhtar Said, Selasa (14/4/2020).

Menurut Said, di tengah pandemik Covid-19 ini, pemerintah dan DPR harus fokus menanggulangi wabah yang telah menelan korban jiwa hampir 400 orang itu.

Said menyebut ada masalah besar yang jelas harus segera diselesaikan, seperti PHK efek dari Covid-19.

“Mending DPR panggil Menaker dan pihak terkait membahas dampak ekonomi akibat Corona, ada puluhan ribu pekerja yang sudah di PHK. Ini yang lebih baik dibahas ketimbang Omnibus Law, mencari jalan keluar masalah ini,” tandas Said.

Said juga mengkritik rencana Raker Baleg DPR dan pemerintah membahas RUU Ciptaker secara virtual. Pasalnya, perumusan peraturan perundan-undangan perlu ada publikasi dan pelibatan elemen masyarakat. Namun pemerintah dan DPR belum nampak melibatkan berbagai pihak, salah satunya menyebarkan naskah akademik perumusan RUU Ciptaker.

“Fondasinya perumusan UU itu Naskah akademik. Sampai sekarang publik belum tahu, harus digodok terlebih dahulu dengan stakeholder, baik perumus (pemerintah, red), elemen buruh dan para akademisi barangkali ada masukan, karena terkait dengan penggabungan UU, kalau tergesa-gesa ini malah nggak sinkron,” ungkap Said.

Baca juga  Praktisi Hukum Sebut Menteri Tak Bisa Terjemahkan Visi Presiden

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here