Pemerintah Kelewat Keblinger Terkait Corona, Rakyat Disuruh Isolasi Tapi Koruptor Diusulkan Bebas

0
yasonna dan Jokowi

Sudah sebulan lebih, sejak pertama kali dua korban positif corona diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rakyat dihimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah dengan menerapkan social distancing. Istilah kerennya, stay at home. Hal ini dimaksudkan agar penyebaran virus corona bisa lebih terkendali.

Untuk mendukung kebijakan ini, sejumlah lembaga dan instansi pun menerapkan yang namanya work from home (WFH), atau bekerja dari rumah. Tidak hanya masalah pekerjaan, dalam situasi pandemi corona, aktivitas belajar mengajar pun ikut di rumahkan. Meskipun dalam aplikatifnya masih trial error, tapi sejumlah kebijakan mulai dari Maklumat Kapolri hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memaksa setiap orang untuk mematuhi aturan itu.

Tapi di balik semua orang yang “dipaksa” untuk mengurung diri di dalam rumah, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang kontra produktif. Pemerintah terkesan tak senang jika para napi koruptor juga ikut-ikutan berdiam diri di balik jeruji besi. Pemerintah mengusulkan, napi korupsi harus dibebaskan dengan alasan kemanusiaan terkait pandemi corona.

Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly beralasan, pembebasan napi koruptor dikarenakan lapas yang over capacity. Situasi ini ditakutkan pemerintah akan membuat penyebaran virus corona dalam lapas akan membahayakan nyawa para napi lainnya. Meminjam istilah anak muda yang tengah kasmaran dalam meyikapi perhatian lebih pemerintah terhadap para napi koruptor ini, so sweet.

Secara prinsip, alasan kemanusiaan ini sangat bisa diterima, mengingat kondisi lapas di Indonesia yang memang jauh dari kata manusiawi. Tak jarang, penghuni lapas bersesakan bahkan untuk tidur pun harus bergantian. Tapi alasan pemerintah membebaskan napi koruptor dengan alasan ini jauh dari akal sehat. Mengapa?

Alasannya sudah mahfum diketahui masyarakat umum. Sel bagi napi koruptor berbeda dengan napi-napi perkara lainnya. Di beberapa lapas, koruptor bisa memiliki satu sel yang khusus diisi oleh dirinya sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan sidak yang ditayangkan media elektronik, tak jarang para napi koruptor ini mempunyai fasilitas mewah bak hotel bintang lima di selnya.

Dengan realitas ini, sungguh terlihat akal-akalan pemerintah dalam memalsukan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pembebasan napi koruptor dengan alasan penyebaran corona sangat dan sangat tidak relevan dengan kenyataan. Atau jangan-jangan kebijakan ini merupakan ‘pesanan’ dan ada ‘udang di balik batunya’?

Atau jangan-jangan alasan kemanusian pemerintah terkait penyebaran corona di dalam lapas merupakan wajah buruk pemerintah sendiri. Logikanya, bagaimana orang yang dikarantina (dipenjara) bisa terpapar corona? Apakah praktek jual beli tiket ‘liburan’ keluar lapas masih terjadi hingga hari ini? Dengan demikian napi yang pulang liburan berpotensi menyebarkan virus corona di dalam lapas?

Sudahlah, pemerintah tak usah ‘barter’ semangat kemanusiaan dengan para koruptor. Lebih baik hari ini pemerintah fokus menunjukkan rasa kepedulian dan kemanusiaannya dengan cara melengkapi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang tengah berjuang menghadapi virus corona di garda terdepan. Dan, pemerintah juga harus menunjukkan kepeduliannya kepada nasib puluhan juta, bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang saat ini ekonominya porak-poranda karena pembatasan yang dilakukan pemerintah.

Muhaimin Aimul Zakaria

Baca juga  Listrik Naik, BUMN Rugi dan Kebijakan Jual Aset Negara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here