Perppu 1/2020 dan Pembebasan Napi Korupsi, Rakyat Buntung PDIP Untung?

0
PDIP

Menghadapi serangan pandemi corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene petugas partai PDIP mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Tak lama berselang, pemerintah pun melalui Kementerian Hukum dan HAM yang digawangi petugas partai PDIP Yasonna Laoly mengusulkan pembebasan napi korupsi. Alasan kemanusiaan pun dilekatkan untuk pembenaran usulan pembebasan napi korupsi tersebut.

Ternyata, setelah didedah lebih dalam, perppu tersebut memuat pasal yang menuai kontroversi. Ada yang mengganjal di Pasal 27 Bab V Ketentuan Penutup, dari ayat 1 sampai 3. Pada pasal 27 ayat 1 tersebut berbunyi: Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/ atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Kemudian untuk pada pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakantugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada ayat 3 berbunyi: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN.

Sederhananya, jika ada perbuatan yang merugikan negara akibat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan terkait penanganan corona, maka hukum tidak berlaku untuk mengadili pihak yang tidak sengaja maupun sengaja merugikan negara. Artinya, terbuka peluang untuk ‘merampok’ negara di balik kesengsaraan rakyat. Kondisi ini tentunya menjadi surga bagi para pelaku kejahatan manusia seperti para koruptor.

Baca juga  Tri Rismaharini Harus Dikarantina Terkait Covid-19!

Terkait pembebasan napi korupsi, usulan ini terkesan seperti petunjuk teknis penerapan dari Perppu 1/2020. Dibutuhkan orang yang berpengalaman untuk menyulap paket kebijakan ekonomi dan masuk kekantong-kantong para cukong. Dua hal ini barangkali menjadi anugerah bagi koruptor kelas kakap seperti napi korupsi BLBI era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yang sukses merampok disaat negara tengah berjuang pulih dari tekanan ekonomi pasca reformasi. Menariknya, dua kebijakan yang dikeluarkan oleh petugas partai PDIP ini diamini oleh politikus partai banteng lainnya, serta pimpinan KPK yang notabene dipilih oleh suara terbanyak dewan (PDIP).

Terlepas dari Perppu 1/2020, pembebasan napi korupsi tentu menjadi keuntungan bagi PDIP. Karena, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, PDIP merupakan partai penyumbang koruptor terbanyak pasca reformasi. Bahkan pada 2018, PDIP menjadi penyumbang kepala daerah terbanyak yang digelandang KPK.
Hukum tentu tak cukup didasarkan pada niat baik, karena niat baik tidak ada indikator hukumnya. Harusnya, dalam situasi bencana, aturan hukum diperketat. Kalau perlu, jika ada yang sengaja atau pun tidak sengaja merugikan negara di tengah situasi darurat kemanusiaan seperti saat ini, harus dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai dalam situasi darurat kemanusiaan (pandemi corona), negara membuka jalan bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan (korupsi).

Sebuah kebijakan pemerintah harusnya memberi manfaat bagi rakyatnya. Karena, menurut filsusuf Suzy Kassem, “membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal.” Karena itu, penguatan penegakan hukum adalah kunci penting untuk memberikan asistensi dalam penanggulangan corona.

Jangan sampai rakyat menduga-duga, ada rencana jahat sistemik yang dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu menumpuk pundi rupiah untuk mencapai tujuan politik di masa depan. Jika rakyat telah terlanjur berasumsi, maka hancurlah wibawa pemerintah. Pada akhirnya, rakyat pun bisa berpaling dari negara. Hati-hati!

Baca juga  Lanjutkan Distribusi Bantuan Sembako, Demokrat Terus Berusaha Ringankan Beban Warga

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here