PPP Tolak Perppu 1/2020 Karena Bertentangan UUD 1945

0
mudik

PolitikToday– PPP menolak isi Perppu No.1 Tahun 2020 Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19). Khususnya pasal yang mengatur tentang APBN bisa diubah dengan perpres. Aturan itu tertuang dalam Pasal 12 ayat 2, perubahan postur APBN dapat diatur dengan Perpres.

“Namun revisi APBN itu tidak boleh dilakukan dengan Peraturan Presiden (Perpres), karena akan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD),” kata Ketua Fraksi PPP Amir Uskara kepada wartawan.

Amir mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan perubahan postur APBN melalui revisi UU atau dengan menerbitkan Perppu.

“Pemerintah bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi,” kata dia.

 

(yt)

Baca juga  Fraksi PPP Minta Pemerintah Berlakukan Lockdown

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here