PSBB Memble karena Pemerintah Mencla Mencle

0
ojol

Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Jakarta tengah perang lawan corona sejak 10 April lalu dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari ke depan. Hal ini merupakan salah satu anjuran dari lembaga kesehatan dunia (WHO) untuk jaga jarak sosial guna pencegahan menyebarnya virus Corona atau Covid-19.

Semula kebijakan ini bisa dibilang cukup efekteif. Tak cukup lama, yakni bertahan selama tiga hari Ibu kota tampak lengang. Namun di hari ke empat masyarakat banyak ke luar rumah melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya sebelum PSBB diterapkan.

Lalu letak salahnya bagaimana agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik?
Keputusan tersebut diambil ketika tekanan sebagian masyarakat yang menguat agar pemerintah melakukan penanganan Covid-19 yang lebih tegas dan efektif daripada kebijakan social distancing moderat yang saat ini diterapkan.

Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diberi izin oleh Presiden untuk melaksanakan PSBB seharusnya bersikap tegas dan tidak plin-plan mengenai sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar. Sampai hari ini saja masih banyak kita temui kerumunan orang di moda transportasi umum. Lalu, bagaimana bisa PSBB bisa menjadi cara ampuh memutus penyebaran virus asal Cina ini?

Selama ini pemerintah belum mampu bersikap tegas dalam menyampaikan suatu kebijakan. Perbedaan informasi yang disampaikan oleh Presiden selalu berbeda dengan bawahannya sekelas Menteri. Saat Jokowi menyatakan boleh untuk mudik, Menteri Kesehatan Terawan tidak membolehkan yang kemudian dibantah oleh Menteri lainya yang membolehkan masyarakat untuk melakukan mudik di saat lebaran Idul Fitri nanti.

Dengan ditunjuknya satuan tugas Covid-19, seharusnya Pemerintah pusat lebih intens dalam memberi arahan. Bila perlu satgas tersebut langsung bergerak membantu kepala daerah dalam menerapkan PSBB yang baik. Sehingga masyarakat tidak khawatir dengan hal-hal yang dianggap memutus pencarian kehidupan mereka selama PSBB berlangsung.

Baca juga  Jokowi 'Tolak' Karantina Wilayah, Pengamat: Jokowi Lebih Utamakan Ekonomi Dibanding Nyawa Rakyat

Pemerintah harusnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya guna menjamin kehidupan masyarakat di kala pademic virus seperti sekarang ini. Di mana dalam aturan perundang-undangan yang ada, masyarakat mendapatkan kompensasi berupa uang maupun kebutuhan logistik selama PSBB berlangsung.

Pemerintah memilih opsi penerapan PSBB daripada melakukan karantina wilayah (lockdown), disertai rencana penerapan Darurat Sipil menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 23/1959.

Publik makin bingung, padahal pada saat yang sama mereka belum memiliki jawaban yang memuaskan dari ketidakefektifan social distancing dan mereka sedang menunggu kebijakan yang lebih tegas dari UU Kekarantinaan Kesehatan No 06/2018, yaitu karantina wilayah yang disertai stimulus ekonomi. Namun, mereka dihadapkan pada pilihan penerapan PSBB dan Darurat Sipil (Perppu 23/1959).

Presiden memilih PSBB dibanding Karnatina wilayah menjadi dasar pembanding dalam penanggulangan untuk masa akan datang. Bukan malah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) kebencanaan nomor 12 tahun 2020. Karena semakin membuat rakyat bingung karena terlalu banyaknya peraturan yang harus didengarkan oleh rakyat.

Penyebaran virus ini semakin hari semakin meluas saja jangkaunya. Bisa dikatakan PSBB bukan solusi efektif memutus rantai penyebaran virus asal Cina tersebut. Tercatat hampir 5000 korban jiwa positive, 3778 dalam perawatan, dan yang meninggal sudah diangka 399 jiwa.

Negara lainya yang sudah bebas dari virus ini lebih memilih karantina wilayah atau lockdown. Tapi Indonesia cukup dengan Sosial Distancing atau Phisical Distancing saja.

Jika kita berpijak kepada ketentuan agar PSBB efektif meredam Covid-19 ini melalui pasal 18 ayat 1 dan 2 dalam Perppu 23/1959. Di sini sangat jelas agar penguasa berhak melarang atau membatasi rapat umum, pertemuan umum, arak-arakan, penggunaan gedung pertemuan.

Namun, pada ayat 3 pasal 18 aturan tersebut tidak sesuai dengan semangat meredam Covid-19 karena berbunyi, ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara agama dan adat. Tentu tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang begitu kuat dalam kegiatan majelis keagamaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Baca juga  Tagar #TahunBaruUtangLagi, Netizen: Bagusan Jokowi “Dikasih” ke China Biar Utang Indonesia Lunas

Oleh: Jhon  Travolta

Pemerhati Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here