Rezim Pilih Selamatkan Proyek Strategis Nasional Ditengah Rakyat Hadapi Pembatasan Sosial Canggung

0
darurat sipil

Presiden Jokowi lebih memilih menggunakan dana abadi pendidikan, menambah utang negara sejumlah 300 juta dolar AS dari Bank Dunia untuk menyelamatkan rakyat melawan wabah Covid-19. Ketimbang memotong anggaran infrastruktur bagi proyek strategis nasional dan transportasi.

Adapun program yang termasuk proyek strategis nasional atau proyek prioritas strategis berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 itu di antaranya meliputi destinasi wisata prioritas (seperti danau Toba, Raja Ampat, Lombok-Labuan Bajo), Ibu Kota Negara.

Selain itu, ada kereta api cepat pulau jawa (Jakarta-Semarang, Jakarta-Bandung), Jalan Trans Papua Merauke-Sorong, hingga sistem angkutan umum massal perkotaan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar).

Selain itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2020 memperbolehkan WNA yang menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bisa masuk Indonesia. TKA yang diperbolehkan adalah pekerja untuk melaksanakan proyek strategis nasional.

Keputusan terlambat ini bagian pengecualian dari pelarangan sementara bagi warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia untuk menangkal Virus Corona yang berlaku mulai Kamis (2/4).

Disatu sisi, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar belum ada. Dan menteri kesehatan diminta Jokowi menyelesaikannya dalam dua hari untuk menetapkan kriteria kekarantinaan wilayah akibat covid-19 berdasarkan PP No 21 Tahun 2020 sebagai langkah operasional dari UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Tentu ini adalah bencana kebijakan operasional ditengah makin bertambahnya korban covid-19, kekurangan APD tenaga medis di seluruh Indonesia. Dimana saat ini penyebaran telah masuk ke desa-desa akibat keterlambatan membatasi pergerakan rakyat melalui karantina wilayah.

Pilihan untuk mudik adalah pilihan akal sehat rakyat untuk bisa selamat dan bertahan hidup. Apalagi pekerja dibidang jasa, sektor informal yang berdampak langsung akibat himbauan pembatasan sosial tanpa pengamanan sumber pangan dan pendapatan.

Baca juga  Praktisi Keselamatan Berkendara: Tol Layang “Jokowi” Japek Bikin Mual

Memilih tetap bertahan di epicentrum wabah dan pembatasan kegiatan dengan bekerja di rumah, belajar dirumah, pembatasan aktifitas adalah pilihan buruk. Tentu ini berkaca dengan banyaknya kelangkaan bahan makanan dan sedikitnya aktifitas ekonomi untuk bertahan hidup hari ke hari.

Dan nyatalah bahwa kebijakan penanggulagan wabah Covid-19 mempertahan proyek strategis nasional pro utang dan TKA. Ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat sendiri dengan kebijakan yang membiarkan rakyat hidup tanpa intervensi nyata rezim pemuja infrastruktur.

Oleh: Bujaswara Naras

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here