Penunjukan 8 Mitra Kartu Prakerja, MAKI: Munculkan Monopoli!

0
kartu pra kerja

Politik Today – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan delapan mitra program Kartu Prakerja diduga melanggar aturan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat. Ia menyebut penunjukan ini tak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerja sama.

Delapan mitra tersebut antara lain, Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker.

“Penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,” ujar Boyamin usai bertemu dengan anggota Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK, Senin (4/5).

Boyamin mengatakan penunjukan mitra program Kartu Prakerja tidak melalui pelelangan terbatas, serta tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis karena tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.

Ia pun meminta KPK menyelidiki proses penunjukan delapan mintra Kartu Prakerja yang diduga memunculkan persaingan tidak sehat atau monopoli tersebut, mengingat sudah ada pembayaran secara lunas program pelatihan secara online pada gelombang I dan gelombang II.

“Artinya, jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan,” katanya.

Lebih lanjut, Boyamin turut menyinggung harga yang harus dibayar pemerintah ke mitra prakerja untuk setiap peserta pada setiap kelas. Menurutnya, harga pelatihan dengan kisaran Rp200 ribu sampai Rp1 juta justru sangat mahal.

“Diduga terlalu mahal apabila didasarkan ongkos produksi materi bahan pelatihan dan apabila dibandingkan dengan gaji guru atau dosen,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan tim KPK, Boyamin menyodorkan argumen peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, yang menyebut bahwa delapan platform digital program Kartu Prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun.

Baca juga  Kebijakan Darurat Sipil Jokowi Melawan Covid-19, Aktifis Muda Muhammadiyah: Tidak Layak Diadakan Darurat Sipil

“Saya memberikan argumen bahwa keuntungan 8 mitra diduga sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja. BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen,” imbuhnya.

Sebelumnya, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara mengklarifikasi penunjukan perusahaannya sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja. Belva mengatakan delapan mitra mengikuti proses seleksi sejak Desember 2019

Proses pemilihan itu dilakukan oleh Kementerian Kooordinator bidang Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO) tanpa intervensi siapa pun.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengklaim sejak awal rencana pelaksanaan, pemerintah membuka kesempatan kepada sejumlah pihak yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut.
Namun, ternyata hanya delapan mitra saja yang siap bekerja sama dengan pemerintah.

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 lalu. Ia menargetkan program untuk pencari kerja dan korban PHK bisa berjalan pada Maret 2020.
Awalnya, mekanisme pelatihan Kartu Prakerja dirancang secara fisik. Namun, karena terjadi pandemi virus corona, pelatihan dilakukan online melalui paket-paket pembelajaran dalam bentuk video.

Pemerintah menggelontorkan Rp20 triliun, dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun; dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar; dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.

 

(YR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here