Demi Utang Rezim Tambah Beban Rakyat Dan Generasi Mendatang

0
utang indonesia

Beban rakyat belum berkurang dan makin bertambah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di New Normal. Kebijakan Tappera, kenaikan iuran BPJS, harga BBM yang tidak turun, gelombang PHK dan pegangguran baru, lesunya ekonomi disektor UMKM tidak menjadi prioritas perbaikan ekonomi rezim pemerintahan Jokowi.

Saat ini Pemerintah Indonesia malah gencar menambah utang lagi. Terbaru, pemerintah menambah utang di luar negeri sebesar US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 35,58 triliun dengan kurs rupiah 14.234 per dollar Amerika Serikat yang dirilis oleh Bank Indonesia hari ini. Utang pemerintah Indonesia ini memiliki tenor atau jatuh tempo yang panjang 5, 10 dan 30 tahun, sehingga setoran pajak akan dimaksimalkan dari aktifitas ekonomi rakyat dan menjadi beban bagi generasi mendatang yang berkewajiban melunasinya.

Pemerintah Indonesia menambah utang berupa sukuk global di pasar internasional dengan denominasi US Dollar dalam format – 144A/Reg S Trust Certificate sebesar US$ 2,5 miliar. Sukuk ini diterbitkan dalam tenor 5 tahun sebesar US$ 750 juta, 10 tahun sebesar US$ 1 miliar, dan tenor 30 tahun sebesar US$ 750 juta dengan akad Wakalah.

Data ini dilansir oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Bentuk utang pemerintah Indonesia berupa sukuk global diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, dan akan dicatatkan dalam Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai (dual listing).

Pemerintah memberikan imbal hasil atau bunga (yield) adalah sebesar 2,30% untuk tenor 5 tahun, 2,80% untuk tenor 10 tahun, dan 3,80% untuk tenor 30 tahun. Setiap serinya juga telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services dan BBB oleh Fitch Ratings.

Tentu ini adalah kabar tidak baik bagi rakyat kecuali bagi investor luar negeri. Dengan memiliki surat utang pemerintah Indonesia investor mendapatkan pendapatan dengan tenang.

Sedangkan rakyat di tengah kondisi beban ekonomi yang masih sangat berat tidak mendapatkan keringatan pajak. Dengan bertambahnya utang pemerintah maka rakyat akan dibebankan dengan berbagai pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Maka sangat relevan rakyat menilai pemerintah era Jokowi tidak pro rakyat dengan ngotot dua kali menaikkan iuran BPJS, tidak menurunkan harga BBM disaat harga minyak dunia turun dan berwacana mencabut dari pasar BBM Subsidi Premium dan Pertalite. Sebab, pemerintah mesti memangkas pos-pos subsidi bagi rakyat dari APBN dan mencari celah pajak baru.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi beban yang dihadapi bagi rakyat sekarang. Mesti hidup menanggung beban pencabutan beberapa pos subsidi dan penambahan pajak. Termasuk generasi yang baru lahir di era pandemi Covid-19 yang tidak tahu bahwa negara dibawah rezim ini mewariskan utang sampai 30 tahun.

Dan ini menjadi rekor sejarah bahwa rezim saat ini lebih pro utang ketimbang pro rakyat.

Oleh: Hariman Taulani, Pengamat Kebijakan Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here