Keadilan Bagi Novel Baswedan Dibutakan Rezim Otoriter?

0
novel baswedan

Kabar menggembirakan bahwa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap salah satu buron terkait kasus korupsi di dunia peradilan. Salah satu petugas dalam tim itu adalah Novel Baswedan. Dengan sebelah matanya – yang itupun sudah tidak sempurna – dia masih turun ke lapangan dan menuntaskan misi tersebut.

Dengan sebelah matanya yang masih berfungsi mampu membuka jutaan pasang mata rakyat Indonesia bahwa masih banyak yang harus dibenahi di negara ini. Penangkapan buron mantan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut juga diharapkan menjadi percikan semangat untuk menangkap para buron lain seperti Harun Masiku dan koruptor yang menggarong duit negara.

 

Namun tak lama berselang, rakyat menyaksikan proses hukum terkait penyiraman air keras kepada Novel yang teramat jauh dari keadilan bagi pelaku. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum seolah menyampaikan tuntutannya seakan memandang kasus Novel bukan kasus besar dengan unsur tidak sengaja. Kasus ini diduga dikerdilkan menjadi urusan personal, bahkan disertai dengan argumen bahwa perbuatan pelaku tidaklah direncanakan terlebih dahulu, dan tindakannya tidak sengaja mengenai mata Novel.

 

Novel dipandang sebelah mata oleh JPU sebagai bagian penegak hukum tidak ada kaitannya dengan profesinya selama ini. Rakyat sudah sama-sama mafhum, Novel termasuk yang paling gigih membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang “besar”. Lagipula, bukan hanya sekali ini kasus kekerasan ini menimpa Novel dan pekerja pemberantas korupsi lainnya. Maka, ini bukan saja memandang Novel dengan sebelah mata, tetapi juga memandang pemberantasan korupsi dan organ-organnya dengan sebelah mata.

 

Bahkan bukan hanya Novel dan pemberantasan korupsi yang dipandang sebelah mata.

Yang lebih menyedihkan, seorang komika yang secara satire menggelitik masyarakat terkait penyelesaian kasus Novel, juga menjadi sasaran buzzer yang terorkestrasi. Sayangnya orkestrasi gagal, justru sang komika yang mendapat dukungan. Di saat seseorang menyampaikan pendapat melalui komedi pun sudah dianggap membahayakan, maka rezim saat ini sudah kehilangan selera humornya dan memulai gaya otoriter.

 

Serangan lainnya kepada Novel kerap kali diulang-ulang dan dituding dengan kasus sarang burung walet di Bengkulu yang jelas penuh rekayasa. Kemudian berlanjut kepada fitnah Taliban karena penampilannya, ditambah posisi politik karena nama Baswedan di belakangnya, hingga tudingan derita matanya palsu yang dilaporkan ke Kepolisian. Walaupun tidak ada yang terbukti, narasi basi tersebut menjadi sentaja oleh buzzer di media sosial ternakan, anonim, yang dikomandoi oleh orang-orang tertentu.

 

Sementara itu, Novel pernah berkata bahwa ia rela jika kasusnya tidak diungkap, asal selesaikan kasus-kasus kekerasan lain yang menimpa pekerja pemberantasan korupsi. Dengan demikian, setiap orang yang bekerja untuk pemberantasan korupsi dapat menerima perlindungan maksimal di balik risiko yang tinggi sehingga upaya-upayanya juga dapat optimal.

 

Jika pejuang pemberatasan sekelas Novel menjadi objek ketidakadilan penegak hukum di pengadilan. Maka pantaslah bahwa rezim saat ini dipandang oleh banyak mata rakyat sebagai rezim otoriter yang dibutakan oleh kekuasaan. Apalagi rakyat biasa yang bersuara kritis tentu akan mendapatkan perlakuan lebih tidak adil.

 

Sebagaimana rakyat yang kelaparan mengambil sedikit sawit perusahaan mesti ditangkap dan diadili dengan tuntutan berat, sedangkan yang nyata korupsi besar dituntut dengan ringan. Dan jangan-jangan, bukan Novel yang dilumpuhkan dengan ketidakadilan oleh rezim. Melainkan rakyat yang tidak cukup pengetahuan bagaimana keadilan itu ditegakkan oleh rezim yang dibutakan oleh kekuasaan.

Oleh: Anwar Simamora, Praktisi dan Akademisi Hukum

Baca juga  Bintang Emon Dibela Partai Demokrat, Jansen: Maju dan Semangat Terus Dinda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here