Kebijakan New Normal Diterapkan karena Pemerintah ‘Galau?’

0
jakarta

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya menangani kasus Covid-19 mulai dari himbauan agar masyarakat menerapkan physical distancing, Work From Home (WFH) bagi para pekerja formal, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para pelajar hingga diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik lebaran maupun kebijakan yang lainnya. Akan tetapi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dianggap masih belum efektif, karena angka kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat tajam.

Masyarakat diajak Hidup Damai dengan Corona

Ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 di dunia dan juga Indonesia, membuat Presiden Joko Widodo resah akan dampak perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terpukul berada pada kuartal I-2020 yaitu hanya sebesar 2,97%. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo membuat rencana untuk mengimplementasikan kebijakan New Normal dalam waktu dekat.

Kebijakan New Normal mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 mengenai Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Adanya kebijakan New Normal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat Indonesia mulai hidup damai dan berdampingan dengan Covid-19 dalam era tatanan kehidupan normal baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah “Galau” antara Selamatkan Ekonomi atau Nyawa Rakyat

Pada era New Normal, masyarakat dihimbau agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti memakai masker saat hendak berpergian keluar rumah, menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan serta menghindari kerumunan.

Akan tetapi rencana kebijakan New Normal yang digagas oleh Presiden Joko Widodo masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Presiden Joko Widodo dianggap sebagian masyarakat terkesan “tergesa-gesa” dalam mengambil langkah kebijakan tersebut, hal ini karena Indonesia dinilai masih belum siap dan belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh WHO untuk menerapkan era New Normal.

Baca juga  2 WNI Positif Corona, Masih Mau Fokus Pariwisata?

Sebagian besar dari masyarakat beropini bahwa pemerintah saat ini tidak fokus pada satu tujuan utama yaitu memutus rantai penyebaran virus Covid-19, karena masih memikirkan dampak ekonomi nasional daripada memikirkan nyawa rakyatnya sehingga Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dianggap “galau” antara selamatkan ekonomi atau nyawa rakyatnya.

Berkaca dari Penerapan New Normal di Negeri Ginseng

Apabila berkaca dari negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan kehidupan normal baru, seperti Korea Selatan. Masih banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan terbesar dalam kepemimpinan di Indonesia.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang gagal dalam menerapkan New Normal di negaranya, kasus Covid-19 di negara tersebut melonjak drastis selama dua bulan diterapkannya kebijakan New Normal. Terdapat 79 kasus baru Covid-19 pada tanggal 28 Mei 2020, sehingga jumlah kasus tersebut sebanyak 11.344 dan menjadi kasus harian Covid-19 terbesar di negara yang dikenal dengan julukan “Negeri Ginseng”.

Di Indonesia sendiri, jumlah kasus Covid-19 semakin hari semakin mengalami peningkatan bukan justru malah sebaliknya, padahal WHO telah menetapkan indikator bahwa negara yang menerapkan kehidupan normal baru harus mampu mengendalikan jumlah kasus harian Covid-19 terlebih dahulu. Persyaratan suatu daerah untuk menerapkan New Normal yaitu menurunnya tingkat penularan Covid-19 atau R0 (basic reproductive number).

Akan tetapi hingga pada saat ini, masih banyak daerah di Indonesia yang dikategorikan dalam zona merah, hal ini dikarenakan kurva kasus Covid-19 belum menurun dan masih terdapat daerah yang mengalami kasus baru setiap harinya. Rencana diterapkannya kebijakan New Normal oleh Presiden Joko Widodo di Indonesia dianggap sangat mengkhawatirkan terkait peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang kemungkinan dapat melonjak tajam seperti yang terjadi di Korea Selatan.

Baca juga  Terkait Corona, Banggar DPR Usulkan Tiga Perppu Pada Jokowi

Pemerintah Harus Fokus pada Satu Tujuan

Kebijakan New Normal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan utama kebijakan PSBB yang sudah lebih dahulu diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan PSBB bertujuan untuk mencegah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, sedangkan adanya kebijakan New Normal mengharuskan masyarakat bekerja di kantor seperti pada biasanya yaitu sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan New Normal memiliki ekspetasi agar dampak perekonomian Indonesia dapat kembali pulih serta dapat menekan angka PHK terutama dikalangan UMKM. Apabila dilihat dari perspektif kepemimpinan situasional, seorang pemimpin seharusnya memiliki perilaku atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan organisasinya.

Sikap Presiden Joko Widodo tersebut dipandang tidak menyesuaikan kondisi yang terjadi di Indonesia mengingat kasus Covid-19 semakin meningkat setiap harinya. Selain itu, sikap Pemerintah Indonesia juga dianggap tidak serius dalam menangani kasus Covid-19. Pemerintah tidak memiliki fokus utama dalam menangani wabah Covid-19 antara menurunkan jumlah kasus Covid-19 terlebih dahulu atau menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Apabila kebijakan New Normal benar-benar diterapkan di Indonesia mungkin saja jumlah angka PHK dapat ditekan, akan tetapi jika hal tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan yang matang oleh pemerintah maka nyawa masyarakat yang akan menjadi korbannya sehingga jumlah kasus Covid-19 dapat melonjak tajam.

Sudah seharusnya seorang pemimpin memiliki prioritas utama dalam menangani suatu permasalahan, dalam hal ini. Presiden Joko Widodo semestinya fokus dan serius untuk membuat angka kasus Covid-19 di Indonesia menurun terlebih dahulu apabila kebijakan New Normal ingin diimplementasikan secara bertahap.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus mempertimbangkan dan mempersiapkan secara matang segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan jika kebijakan New Normal diimplementasikan di Indonesia, seperti ketersediaan alat pengecekan tes Covid-19 di berbagai tempat, masker, handsanitizer dan lain-lainnya.

Baca juga  Pasien Positif Corona di Indonesia Melonjak 500 Kali Lipat Dalam Tiga Minggu

 

Erna Windarti: Penulis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here