KPK Bongkar Dugaan Korupsi Kartu Pra Kerja, Berani Tetapkan Menteri Airlangga Hartarto Bertanggungjawab?

0
Menteri Perekonomiaan Airlangga Hartarto
Menteri Perekonomiaan Airlangga Hartarto

Program Kartu Pra kerja menjadi tanggungjawab Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang diluncurkan pertegahan April 2020. Dimana program Kartu Pra Kerja ini telah dimodifikasi untuk menghadapi dampak virus Corona. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 20 triliun.

Sebelumnya pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk kartu Pra Kerja dari APBN, kemudian ditambah Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Skema penambahan ini diklaim membantu tengara kerja yang mengalami PHK dan pekerja sektor informal yang kesulitan oleh dampak COVID. Target sasaran kepesertaan diharapkan 5,6 juta peserta yang dibantu oleh program Kartu Pra Kerja.

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan rekomendasi agar program Kartu Prakerja gelombang ke-4 dihentikan sementara. Menunggu hasil kajian KPK terhadap 3 gelombang sebelumnya selesai dilakukan dan dilakukan perbaikan.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi potensi korupsi dalam program kartu Pra kerja. Dimana pendaftaran kartu pra kerja sendiri sudah dilakukan sejak pertengahan Mei 2020 lalu.

Pertama, proses pendaftaran. KPK menemukan penyelenggara Kartu Prakerja belum mengoptimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta.

Kedua, platform digital sebagai mitra kerja dalam program kartu Prakerja. KPK menemukan adanya kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BA-BUN padahal Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K/L.

KPK juga melihat adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan Kartu Prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan.

Ketiga, konten. KPK menemukan banyak konten pelatihan kartu Prakerja yang tidak layak. Beberapa konten juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli.

Keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

Baca juga  Siang Ini, Mahasiswa Demo Desak KPK Segera Tangkap Puan dan Pramono

Berdasarkan empat indikator tersebut, KPK semestinya tidak berkutat pada perbaikan payung hukum dan tata kelola Kartu Prakerja berupa Perpres itu dibuat sebelum adanya virus corona Covid-19.

Apalagi Kartu Prakerja juga menjadi bagian dari penyaluran bantuan sosial bagi peserta yang terdampak wabah Covid-19. Sampai saat ini peserta masih menunggu manfaat sebesar Rp 3,55 juta bagi 6,9 juta warga yang lolos Kartu Prakerja. Para peserta ini merupakan warga yang terdampak pandemi virus corona Covid-19

Saat ini, semestinya KPK berani memanggil Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian untuk dimintai keterangan dan bertanggungjawab atas amburadulnya realisasi program kartu prakerja.

Bukan malah memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan Kartu Prakerja. Sebab amburadul berpangkal dari Peraturan Menteri Perekonomian yang tergesa gesa dan tidak siap dalam tata kelola yang merugikan negara sampai dengan Rp 20 triliun APBN.

KPK bisa memulai dari Permenko Airlangga Hartanto sebagai payung hukum pelaksanaan program Kartu Prakerja. Karena di sanalah pintu awal menemukan korupsi Kartu Prakerja.

Beranikah KPK?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here