KPK Sorot Program Kartu Prakerja Dengan Sejumlah Permasalahan

0
KPK

PolitikToday- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah permasalahan terkait tata laksana pada program Kartu Prakerja yang merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo.

Komisioner KPK, Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor. Adapun permasalahan yang ditemukan merupakan hasil kajian Direktorat Litbang Kedeputian Pencegahan KPK.

“KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program,” kata Alexander Marwata saat memaparkan hasil kajian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Empat aspek tersebut terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Untuk proses pendaftaran, KPK menilai penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar yang tidak efisien, karena penggunaan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) dan BP Jamsostek dianggap sudah memadai.

Selanjutnya untuk kemitraan dengan platform digital, kata Alex, kerja sama dengan delapan platform tidak melalui tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).

Termasuk ditemukan juga konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Kemudian untuk materi pelatihan, KPK menemukan hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.

Selain itu, kata Alex, 89 persen pelatihan telah tersedia di internet yang tidak berbayar juga masuk dilaman website prakerja.org. Yang terakhir soal pelaksanaan program.

Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

“Lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” terang Alex.

Baca juga  ICW Sorot Pemimpin Bidang Penindakan KPK Diisi Unsur Kepolisian

Sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja dengan target peserta sebanyak 5,6 juta orang.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here