Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah Bikin Gaduh dan Buang Badan Soal RUU HIP

0
Cawapres Jokowi Masih Belum Diumumkan
Pertemuan Presiden Jokowi dengan petinggi Partai Koalisi di Istana Negara.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah pasangan yang diusung oleh gabungan koalisi dari beberapa partai politik dalam Pilpres 2019. Terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, Nasdem, PKPI, PSI. Sampai saat ini Koalisi ini menjadi pendukung utama bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan di DPR RI.

Pembahasan Draf Undang-undang di DPR RI bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan tanggungjawab anggota dewan dari fraksi partai koalisi pendukung pemerintah. Melalui mekanisme usulan dari satu fraksi atau gabungan beberapa fraksi kepada alat kelengkapan DPR RI yakni Badan Legislasi (Baleg).

Berdasarkan hal tersebut mekanisme penyusunan prolegnas menjadi hak bagi DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang sebagai payung hukum. Pembahasan ini melalui sidang sidang dengan mendengarkan dan meminta masukan dari berbagai eleman dan suara rakyat.

Di lain sisi, Pemerintah juga dapat mengusulkan RUU atau Perppu untuk dibahas dan disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang. Contoh, Perppu No 1 Tahun 2020 untuk tangani pandemi Covid-19 yang berisikan tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang.

Mencermati lahirnya Undang-Undang di DPR RI tidak terlapas dari kepentingan dari Parpol pendukung koalisi. Beberapa Undang-Undang yang mendapat penolakan luas dari berbagai pihak tetap dibahas dan lolos mejadi Undang-Undang. Diantaranya Pembahasan UU Omnibus law yang banyak ditolak oleh buruh, UU Minerba, dan RUU HIP.

Pembahasan RUU HIP menjadi puncak kegaduhan dan berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa. Banyak memunculkan polemik berlarut-larut, dan penolakan hampir menyeluruh di Indonesia oleh banyak kalangan, baik dari negarawan, akademisi dan ormas.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), PB NU, PB Muhammadiyah, ICMI dengan tegas menolak pembahasan RUU HIP yang berlanjut di DPR RI.

Baca juga  Kantor PDIP Terbelah Paska Hasto Dipanggil KPK

Aksi Massa besar di depan DPR RI menolak pengesahan RUU HIP menjadi penolakan langsung melalui aksi demonstrasi, Rabu (24/6). Aksi tersebut menjadi saksi bahwa publik terutama ummat Islam menolak keras upaya-upaya menjadikan Pancasila diturunkan dari falsafah bangsa dan bernegara menjadi dibawah Undang-Undang.

Mencermati banyak penolakan dan penolakan oleh berbagai eleman bangsa. Parpol koalisi pendukung pemerintah sukses membuat kegaduhan politik ditengah wabah korona dan resesi ekonomi medera rakyat.

Persepsi publik terbentuk bahwa parpol koalisi tidak peka terhadap kesusuhan dan penderitaan rakyat. Pembahasan RUU HIP menjadi fakta sejarah mendukung pembahasan RUU HIP dengan mengutus anggota fraksi dan menandatangi hasil pembahasan tersebut.

Ketika terjadi penolakan luas dan massif dan berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa, maka jurus buang badan menjadi alat dari beberapa parpol koalisi pendukung pemerintah. Menyatakan ke publik bahwa menolak RUU HIP di publik dan mengarahkan kesalahan kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang tidak menolak secara resmi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here