Presidential Thershold 20 Persen, Refly Harun: Harus Dihilangkan Buat Politik Beku Dan Suburkan Kartel Politik

0
Refly Harun Sebut Tugas Bupati Sejahterakan Rakyat, Bukan Menangkan Capres
Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Refly Harun

PolitikToday- Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen yang masih dipertahankan beberapa parpol dan pihak dapat dinilai sebagai pangkal persoalan buruknya sistem demokrasi di Indonesia.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti, perhelatan Pilpres 2014 dan 2019 yang menggunakan ambang batas tersebut memunculkan polarisasi dan terbelahnya masyarakat.

“Politik kita jadi beku, tidak ada alternatif pemikiran lain. Kalau anda kritik pemerintah, berarti anda pro kepada yang antipemerintah,” ujar Refly, Jakarta, Kamis (18/6).

Di sisi lain, tingginya PT justru cendrung membentuk oligarki dan kartel politik yang menyandera semua partai politik sehingga hanya menyisakan calon penantang.

Lebih lanjut, Refly mengulang apa yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, jika mau berkuasa cukup kuasai parpol atau beli saja parpol menjadi efek lain dari adanya PT sebesar 20 persen.

“Karena itulah saya selalu mengampanyekan bahwa PT ini harus dihilangkan, bukan diturunkan,” tukasnya.

Refly berpendapat, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 soal pengajuan paslon capres dan cawapres secara tegas dan jelas mengatakan bahwa paslon capres dan cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pemilu.

“Dari sini kita pahami bahwa syarat untuk dapat mengajukan paslon capres dan cawapres adalah menjadi parpol peserta Pemilu. Jadi kalau parpol yang enggak lolos sebagai peserta pemilu, maka dia enggak bisa mengusung calon. Tapi kalau dia lolos, harusnya dia bisa mengajukan paslon ini tidak,” tutupnya.

(hz)

Baca juga  Refly Harun: Pelaku Curang Tidak Boleh Duduk Di Singgasana Kekuasaan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here